Survei Ungkap Sejumlah Masalah yang Jadi PR 2 Tahun Pemerintahan Prabowo

Rudi menilai tingkat kepuasan tersebut bukan sesuatu yang anomali. Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada periode pertama juga pernah mencatat tingkat kepuasan di bawah 50 persen setelah mengambil kebijakan tidak populer berupa kenaikan harga BBM bersubsidi.

Seiring membaiknya kondisi perekonomian dan pembangunan infrastruktur yang masif, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi kemudian meningkat dan bertahan di kisaran 60-70 persen. Sementara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tingkat kepuasan publik dinilai cukup fluktuatif.

“Jika dibedah lagi, selisih total antara yang merasa puas dengan yang tidak puas hanya 5 persen, sedangkan antara yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) hanya 8 persen, menunjukkan tantangan serius yang harus diatasi oleh Prabowo,” kata Rudi.

Temuan tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan pemerintah memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran.

Survei Arawicaksa Institute menemukan stabilitas harga sejumlah bahan kebutuhan pokok menjadi persoalan paling mendesak yang dirasakan masyarakat. Isu tersebut dipilih 38 persen responden.

Masalah berikutnya adalah penyediaan lapangan kerja yang dipilih 21,2 persen responden. Rudi mengatakan persoalan tersebut menjadi tantangan pemerintah, terlebih adanya janji penciptaan 19 juta lapangan kerja saat kampanye Pilpres 2024.

“Naiknya harga bahan pokok termasuk beras sepanjang tahun, serta lonjakan sejumlah komoditas pangan lainnya, belum terlihat tanda-tanda perbaikan penanganannya,” ujar Rudi.

Selain harga bahan pokok dan lapangan kerja, pemberantasan korupsi menjadi persoalan yang dinilai mendesak oleh 10,7 persen responden. Rudi menyebut publik mengapresiasi langkah Prabowo dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi besar, tetapi masih terdapat keraguan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Salah satunya terkait lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Persoalan lain yang menjadi perhatian masyarakat adalah pengentasan kemiskinan sebesar 8,6 persen serta kelangkaan stok BBM dan elpiji sebesar 6,3 persen.

“Makin meluasnya antrean di SPBU malah ditanggapi pemerintah dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi berbasis desil, yang memicu perdebatan ketika banyak orang miskin justru digolongkan masuk desil 6-10,” kata Rudi.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur disebut tidak lagi menjadi fokus utama masyarakat. Isu bencana dan lingkungan hidup, kebebasan berpendapat, serta perlindungan kelompok minoritas juga hanya disuarakan oleh sebagian kecil responden.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, sejumlah program prioritas pemerintah mendapat penilaian positif dari masyarakat. Swasembada pangan menjadi program yang dinilai paling berhasil dengan skor rata-rata 8,4 dari skala 0-10.

Rudi mengatakan tingginya penyerapan beras yang telah diupayakan pemerintah sejak tahun lalu masih berlanjut. Namun, kebijakan tersebut tetap dihadapkan pada tren kenaikan harga beras yang turut memicu inflasi pangan.

Program lain yang dinilai cukup berhasil yakni revitalisasi sekolah melalui rehabilitasi dan renovasi serta digitalisasi pembelajaran dengan skor 6,5. Kemudian pemeriksaan kesehatan gratis mendapat skor 6,3 dan Sekolah Rakyat 6,0.

“Kebijakan yang menyentuh bidang pendidikan dan kesehatan ini cenderung mendapat dukungan publik, sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Rudi.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya memperoleh skor 5,5. Menurut Rudi, dukungan terhadap program tersebut menurun dibandingkan tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Berbeda dengan setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG, terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut,” kata Rudi.

Meski demikian, masyarakat masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan. Pemerintah dinilai perlu membenahi persoalan tata kelola hingga kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Program lainnya mendapat penilaian lebih rendah. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh skor 2,1, target pembangunan tiga juta rumah rakyat 2,3, Sekolah Unggul Garuda 1,4, dan Kampung Nelayan Merah Putih 1,2.

Di sisi lain, program hilirisasi sumber daya alam yang merupakan bagian dari keberlanjutan kebijakan pemerintahan sebelumnya masih mendapat dukungan publik dengan skor 4,7.

Survei Arawicaksa Institute dilakukan pada 3-8 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan responden yang dipilih menggunakan metode multistage random sampling. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.