Menurunnya Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo di 2026, Kenapa?

SMRC mencatat, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen pada Juli 2026. Angka ini terdiri atas 4,8 persen responden yang mengaku sangat puas dan 46,3 persen yang menyatakan cukup puas.

Di sisi lain, 35 persen responden merasa kurang puas dan 11,9 persen tidak puas sama sekali. Ada pula 2,1 persen responden yang tidak memberikan jawaban atau tidak mengetahui penilaian terhadap kinerja Presiden.

Hasil tersebut memperlihatkan penurunan cukup tajam dibandingkan pengukuran sebelumnya. Pada November 2025, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo masih mencapai 81,2 persen. Angkanya kemudian turun menjadi 66,4 persen dalam survei 26 Februari-5 Maret 2026, dan kembali merosot menjadi 51,1 persen pada Juli 2026.

Dengan demikian, terjadi penurunan 30,1 poin persentase dalam rentang sembilan bulan. Pada periode yang sama, kelompok responden yang kurang puas atau tidak puas meningkat dari 16 persen pada November 2025 menjadi 46,9 persen pada Juli 2026.

SMRC mengaitkan perubahan tersebut dengan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Penurunan sentimen positif terhadap ketiga bidang tersebut berjalan beriringan dengan turunnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden.

Survei SMRC dilaksanakan pada 5-19 Juli 2026 dengan melibatkan 749 responden. Populasinya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Responden dipilih secara acak, lalu diwawancarai menggunakan dua pendekatan.

Sebanyak 83,8 persen responden yang memiliki telepon diwawancarai melalui sambungan telepon. Sementara itu, 16,2 persen responden tanpa telepon ditemui secara langsung. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 3,7 persen.

Hasil Tempo Data Science menunjukkan angka kepuasan yang lebih rendah. Dalam survei terbaru, hanya 37 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Angka tersebut merupakan gabungan dari 34 persen responden yang menjawab puas dan 3 persen yang menyatakan sangat puas. Jika dikonversi ke dalam skala penilaian 1 sampai 10, kinerja pemerintah memperoleh skor 5,7.

Tempo Data Science juga menemukan penurunan secara bertahap dalam beberapa periode pengukuran. Tingkat kepuasan masih berada di angka 75 persen pada Desember 2025, kemudian turun menjadi 58 persen pada Maret 2026 dan kembali jatuh menjadi 37 persen pada Agustus 2026.

Survei ini juga mencatat 62 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Rinciannya, 50 persen merasa kurang puas dan 12 persen tidak puas sama sekali. Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penilaian tersebut.

Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau semakin memburuk. Persoalan yang paling banyak disebut masyarakat berkaitan dengan mahalnya kebutuhan pokok serta sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Tempo Data Science melakukan pengumpulan data pada 31 Juli-11 Agustus 2026. Survei melibatkan 1.260 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi.

Metode yang digunakan ialah multistage random sampling. Responden merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, dengan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Wawancara dilakukan secara langsung. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

Selain mengukur kepuasan, Tempo Data Science menemukan tingkat ketidakpuasan paling tinggi berasal dari kelompok usia 26-30 tahun. Dari sisi wilayah, Banten mencatat proporsi ketidakpuasan tertinggi sebesar 76 persen.

Poltracking Indonesia dalam survei terbarunya mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,1 persen. Sebanyak 40,2 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 4,7 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.

Angka tersebut juga menunjukkan penurunan jika dibandingkan hasil pengukuran sebelumnya. Pada Oktober 2025, kepuasan publik masih berada di angka 78,1 persen. Kemudian turun menjadi 74,1 persen pada Maret 2026, 72,2 persen pada Mei 2026, 58,4 persen pada Juli 2026, hingga mencapai 55,1 persen pada Agustus 2026.

Jika dibandingkan Oktober 2025, terjadi penurunan sebesar 23 poin persentase. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menilai angka 55,1 persen masih menunjukkan mayoritas masyarakat puas, tetapi levelnya sudah cukup rendah sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah.

Poltracking juga memetakan penilaian masyarakat berdasarkan sektor. Ekonomi menjadi bidang dengan tingkat kepuasan paling rendah, yakni 41,8 persen. Setelah itu terdapat hukum dan pemberantasan korupsi sebesar 48,3 persen serta politik dan stabilitas nasional sebesar 51,9 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap sektor pertahanan dan keamanan mencapai 61,6 persen. Bidang kesehatan memperoleh 62,6 persen, sosial budaya 63,7 persen, dan pendidikan menjadi sektor dengan penilaian tertinggi sebesar 63,9 persen.

Survei Poltracking dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 melalui wawancara tatap muka. Populasinya merupakan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih.

Penelitian tersebut menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden. Margin of error berada di kisaran 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei kemudian dipaparkan Poltracking pada Senin, 31 Agustus 2026.

Jika dibandingkan, ketiga survei tersebut menghasilkan angka berbeda, yakni SMRC sebesar 51,1 persen, Poltracking 55,1 persen, dan Tempo Data Science 37 persen. Meski angkanya tidak sama, ketiganya memperlihatkan arah perubahan yang serupa: tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo mengalami penurunan sepanjang 2026.

Perbedaan angka juga perlu dibaca dengan memperhatikan objek pengukuran. SMRC secara khusus mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo, sedangkan Tempo Data Science dan Poltracking mengukur kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Waktu pengumpulan data pun berbeda. SMRC melakukan wawancara pada 5-19 Juli, Tempo Data Science pada 31 Juli-11 Agustus, sementara Poltracking mengambil data pada 14-20 Agustus 2026. Dengan demikian, survei Poltracking merupakan yang paling baru dari tiga pengukuran tersebut.

Meski menggunakan waktu dan pendekatan berbeda, persoalan ekonomi muncul sebagai salah satu titik perhatian utama. SMRC menghubungkan penurunan kepuasan dengan evaluasi terhadap ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Tempo menempatkan mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, serta kondisi ekonomi sebagai sumber utama ketidakpuasan. Poltracking juga mencatat ekonomi sebagai sektor dengan tingkat kepuasan terendah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, merespons santai hasil survei SMRC yang menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan. Menurut dia, pemerintah tidak bekerja untuk survei.

"Sedari awal selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari survei gitu ya," ujar Prasetyo di Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Menurut dia, pemerintahan Presiden Prabowo bekerja berorientasi untuk masyarakat. Dia menegaskan, pemerintah tidak bekerja untuk menghasilkan survei yang baik.

"Tapi, dari yang kita kerjakan, kita yakin rakyat akan bisa menerima apa semua yang kita jalankan sebagai janji kampanye, sebagai cita-cita kita bersama sebagai bangsa dan negara yang ingin maju, ingin sejahtera, mandiri dalam berbagai bidang, di antaranya pangan, kemudian energi, industrialisasi kita kejar, hilirisasi kita kejar. Jadi begitu," kata dia.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, partainya akan mempelajari hasil survei SMRC mengenai tingkat kepuasan (approval rating) publik terhadpa kinerja Presiden Prabowo yang menurun hingga 30 persen.

Gerindra setidaknya mencatat dua hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo, yakni dari SMRC dan Indikator Politik. Hasil jakak pendapat lembaga survei tersebut menjadi masukan untuk perbaikan pemerintah.

"Kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji, dan tentunya hasil survei juga itu adalah berupa masukan-masukan yang nantinya kita akan komparasikan," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Wakil Ketua DPR RI itu berharap pemerintah dapat menjadikan hasil survei tersebut sebagai bahan perbaikan untuk menjalankan tata kelola pemerintahan. Pemerintah perlu mengimbangi temuan-temuan tersebut dengan langkah evaluasi apabila hasil kajian mencerminkan kondisi yang benar-benar terjadi.