5 Alasan Stimulus Pemerintah Sering Gagal Ciptakan Lapangan Kerja

Salah satu alasan stimulus pemerintah bisa dianggap gagal menciptakan lapangan kerja adalah efeknya gak selalu muncul dalam waktu singkat. Pemerintah mungkin sudah mengumumkan anggaran besar, tapi proses pencairan, pembangunan proyek, perekrutan pekerja, hingga aktivitas ekonomi yang muncul setelahnya membutuhkan waktu. Jadi, ketika kamu berharap stimulus langsung membuat perusahaan membuka lowongan baru, kenyataannya efek tersebut bisa datang secara bertahap.

Menurut penelitian Olivier Blanchard dan Roberto Perotti dalam The Quarterly Journal of Economics, perubahan belanja pemerintah memang memiliki efek positif terhadap output, tapi pengaruhnya berlangsung secara dinamis. Penelitian tersebut menggunakan data aktivitas ekonomi Amerika Serikat pada periode pascaperang dan menemukan bahwa kenaikan belanja pemerintah memberikan dampak positif terhadap output, sementara kenaikan pajak memberikan efek negatif. Namun, penelitian yang sama juga menemukan bahwa kenaikan belanja pemerintah maupun pajak dapat memberikan efek negatif yang kuat terhadap investasi.

Masalah berikutnya adalah jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah gak otomatis sebanding dengan jumlah pekerjaan yang tercipta. Efektivitas stimulus sangat bergantung pada jenis program yang dibiayai. Ada program yang mampu mendorong permintaan dan aktivitas ekonomi dengan kuat, sementara program lainnya ternyata memberikan dampak yang jauh lebih kecil terhadap pasar kerja.

Hal tersebut terlihat dalam penelitian James Feyrer dan Bruce Sacerdote mengenai American Recovery and Reinvestment Act atau ARRA. Dalam NBER Working Paper, mereka memperkirakan satu pekerjaan tercipta untuk setiap sekitar US$170.000 atau sekitar Rp2,89 miliar belanja stimulus berdasarkan analisis lintas negara bagian, sedangkan analisis deret waktu menghasilkan biaya sekitar US$400.000 atau sekitar Rp6,8 miliar per pekerjaan. Menariknya, dampaknya berbeda menurut jenis pengeluaran: bantuan untuk rumah tangga berpendapatan rendah dan belanja infrastruktur dinilai cukup ekspansif, sedangkan hibah pendidikan kepada negara bagian tak terlihat menciptakan tambahan pekerjaan.

Artinya, kalau kamu hanya melihat besarnya anggaran, kamu bisa salah menilai keberhasilan sebuah stimulus. US$1 juta yang digunakan untuk satu program belum tentu memberikan dampak ketenagakerjaan yang sama dengan US$1 juta yang digunakan untuk program lain. Karena itu, pemerintah perlu melihat bukan cuma berapa banyak uang yang dibelanjakan, tapi juga sektor mana yang mendapatkan dana dan seberapa kuat sektor tersebut menciptakan pekerjaan.

Stimulus juga bisa terlihat gak efektif karena pekerjaan yang dihasilkan baru muncul setelah program utamanya selesai. Kondisi ini cukup penting, terutama jika tujuan pemerintah adalah mengatasi pengangguran dalam waktu singkat. Masyarakat yang sedang kehilangan pekerjaan tentu membutuhkan kesempatan kerja sekarang, bukan beberapa tahun kemudian ketika kondisi ekonomi mungkin sudah berubah.

Menurut penelitian David Popp, Francesco Vona, Giovanni Marin, dan Ziqiao Chen dalam NBER Working Paper, setiap US$1 juta atau sekitar Rp17 miliar investasi hijau dalam ARRA dikaitkan dengan terciptanya sekitar 15 pekerjaan. Investasi hijau sendiri mengacu pada belanja yang mendukung kegiatan ramah lingkungan, seperti pengembangan energi bersih, efisiensi energi, dan teknologi hijau.

Namun, para peneliti menemukan sedikit bukti mengenai peningkatan pekerjaan yang signifikan dalam jangka pendek. Sebagian besar pekerjaan tersebut justru muncul pada periode setelah program ARRA, terutama pada 2013–2017, sehingga stimulus yang sama memang bisa memberikan manfaat ketenagakerjaan, tapi gak selalu menjadi solusi cepat ketika pengangguran sedang tinggi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kamu perlu membedakan antara stimulus untuk menyelamatkan ekonomi dalam jangka pendek dan investasi yang manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang. Proyek infrastruktur, misalnya, bisa membutuhkan waktu untuk direncanakan dan dikerjakan sebelum benar-benar menyerap tenaga kerja. Jadi, program yang pada akhirnya menciptakan pekerjaan belum tentu bisa disebut efektif jika target utamanya adalah mengurangi pengangguran dalam hitungan bulan.

Besarnya stimulus juga tidak cukup jika dana tersebut gak dialokasikan secara efektif. Pemerintah perlu memastikan uang mengalir kepada perusahaan, sektor, dan wilayah yang memang memiliki kemampuan menciptakan aktivitas ekonomi baru. Kalau alokasinya dipengaruhi kepentingan tertentu, manfaat stimulus terhadap pasar kerja bisa menjadi lebih kecil meskipun anggarannya tetap besar.

Penelitian Joonkyu Choi, Veronika Penciakova, dan Felipe Saffie mengenai ARRA memberikan gambaran yang menarik. Dalam penelitian tersebut, kenaikan 10 poin persentase pada porsi belanja stimulus yang diberikan kepada perusahaan yang memiliki koneksi politik dikaitkan dengan penurunan efek penciptaan pekerjaan sebesar 33 persen di tingkat negara bagian. Para peneliti juga menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh hibah setelah berkontribusi kepada kandidat politik pemenang menciptakan lebih sedikit pekerjaan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa desain dan mekanisme penyaluran stimulus punya peran besar. Kamu bisa saja memiliki anggaran yang sangat besar, tapi hasilnya gak maksimal jika uang tersebut gak diberikan kepada pihak yang paling produktif dalam menciptakan pekerjaan. Dengan kata lain, masalah stimulus bukan selalu kekurangan uang, melainkan bisa juga terletak pada bagaimana uang tersebut dibagikan dan digunakan.

Ada pula risiko ketika aktivitas pemerintah justru memengaruhi pasar kerja swasta. Ketika pemerintah masuk dengan program belanja atau pekerjaan publik dalam skala besar, sebagian aktivitas tersebut bisa berinteraksi dengan sektor swasta. Dalam kondisi tertentu, pekerjaan yang tercipta dari program pemerintah belum tentu berarti jumlah pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan meningkat dengan besaran yang sama.

Menurut penelitian Todd C. Neumann, Price V. Fishback, dan Shawn Kantor dalam Journal of Economic History, peningkatan belanja bantuan pekerjaan (work relief) pada era New Deal dikaitkan dengan penurunan pekerjaan swasta pada periode berikutnya, meskipun pendapatan bulanan pekerja swasta meningkat. Temuan tersebut memberikan bukti bahwa program pekerjaan pemerintah dapat memengaruhi kemampuan perusahaan swasta dalam merekrut tenaga kerja.

Namun, bukan berarti setiap stimulus pasti mengambil pekerjaan dari sektor swasta, lho. Penelitian tersebut membahas konteks Amerika Serikat pada era New Deal (yaitu periode tahun 1930-an ketika Presiden Franklin D. Roosevelt menjalankan berbagai program besar untuk memulihkan ekonomi AS dari Depresi Besar, termasuk proyek pekerjaan umum dan bantuan sosial), sehingga hasilnya gak bisa begitu saja diterapkan pada semua negara dan semua jenis stimulus. Poin pentingnya adalah pemerintah perlu memperhitungkan dampak programnya terhadap pasar kerja secara keseluruhan, bukan hanya menghitung berapa banyak posisi yang tercipta dari proyek pemerintah.

Stimulus pemerintah sebenarnya gak selalu gagal menciptakan lapangan kerja. Berbagai penelitian justru menunjukkan bahwa program tertentu, terutama bantuan kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan investasi infrastruktur, dapat memberikan efek ekonomi yang cukup kuat.

Masalahnya, keberhasilan stimulus sangat bergantung pada jenis program, waktu pelaksanaan, cara dana dialokasikan, serta dampaknya terhadap sektor swasta. Jadi, kalau kamu melihat pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk menciptakan lapangan kerja, jangan hanya terpaku pada nominalnya karena yang lebih penting adalah seberapa efektif uang tersebut benar-benar menggerakkan ekonomi.

Di luar stimulus jangka pendek, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan juga penting. Analisis Mercatus Center menunjukkan adanya hubungan positif antara kebebasan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun hubungan tersebut gak bisa dianggap sebagai bukti sebab-akibat secara langsung.

Penelitian John A. Dove dan Daniel Sutter juga menemukan bahwa negara bagian AS yang lebih banyak menggunakan insentif pembangunan yang ditargetkan cenderung memiliki tingkat kebebasan ekonomi yang lebih rendah. Karena itu, kebijakan penciptaan lapangan kerja sebaiknya bukan hanya mengandalkan suntikan dana sementara, tapi juga menciptakan kondisi yang membuat bisnis lebih mudah tumbuh dan merekrut pekerja.