Susunan Kabinet Diumumkan 20 Oktober saat Pelantikan Prabowo-Gibran

16 Sep 2024, 14:38 WIB

Santi Dewi

Baliho Prabowo-Gibran yang terpasang di Sragen, Jawa Tengah. (IDN Times/Larasati Rey)

Intinya sih...

Prabowo-Gibran akan umumkan susunan kabinet pada 20 Oktober setelah pelantikan.
Isu jumlah menteri kabinet Prabowo menjadi 44, tapi belum ada keputusan final.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden (wapres) apres terpilih Gibran Rakabuming Raka disebut akan mengumumkan susunan kabinet pada 20 Oktober 2024 usai dilantik. Prabowo sendiri disebut yang akan menyampaikan siapa saja yang menjadi para pembantunya.

"(Susunan kabinet) rencananya demikian, diumumkan pada 20 Oktober," ujar Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad ketika dikonfirmasi pada Senin (16/9/2024).

Sementara, pelantikan menteri-menteri kabinet Prabowo bakal dilakukan sehari setelah pelantikan sebagai presiden.

"Pelantikan (menteri) pada 21 Oktober," ujarnya.

Sebelumnya, santer beredar isu jumlah menteri yang akan dipilih oleh Prabowo bertambah menjadi 44. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Kementerian yang bakal direvisi.

Di dalam revisi UU Kementerian, jumlah kementerian tidak lagi maksimal 34. Presiden juga berhak menentukan jumlah kementerian yang ia butuhkan.

Benarkah jumlah menteri yang bakal dilantik oleh Prabowo mencapai 44?

1. Dasco bingung jumlah kementerian sudah santer disebut menjadi 44

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad minta Kominfo blokir situs palsu Gerindra. (IDN Times/Amir Faisol)

Dasco mengaku bingung dengan munculnya isu yang menyebut presiden terpilih akan punya 44 menteri. Sebab, kata dia, hingga saat ini belum ada keputusan final soal jumlah kementerian atau pun nama-nama yang akan masuk kabinet Prabowo-Gibran.

"Ya justru makanya saya juga bingung, gitu lho. Kami aja yang di dalam belum tahu. Yang beredar di luar kayak tadi ada yang ngomong 44 menteri, kita juga bingung," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 12 September 2024.

Menurut Dasco, pihaknya masih melakukan simulasi soal jumlah kementerian maupun nomenklatur yang akan digunakan ketika suatu pos kementerian dilebur atau dipisahkan. Dengan demikian, jumlah kementerian serta nomenklaturnya masih terus berubah-ubah dan belum ditetapkan.

"Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kami juga masih melakukan simulasi, nomenklatur maupun orang. Itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu," tutur dia.

2. Politikus Golkar bantah penambahan jumlah menteri buat anggaran bakal bengkak

Anggota komisi I DPR, Dave Laksono (kanan) di kantor Kosgoro. (IDN Times/Santi Dewi)

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR, Dave Laksono mengklaim meski jumlah kementerian era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi bertambah, tidak akan menimbulkan pembengkakan anggaran.

Ia beralasan jumlah anggaran belanja di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dikelola pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.613,1 triliun. Sehingga, kata dia, anggaran yang digelontorkan pemerintahan baru nanti tidak akan bisa melebihi apa yang sudah ditetapkan.

"Kalau pembengkakan sih gak mungkin. Karena APBN-nya kan sudah dibuat dengan nilai Rp3.600 triliun. Jadi gak bisa lebih dari segitu. Jadi kalau pun ada penambahan kementerian, itu hanya memecah dari kementerian yang ada. Memfokuskan," ujar Dave pada Minggu kemarin.

Dave menyebut efisiensi pemanfaatan APBN tergantung dari keinginan politik dan otoritas sesuai dengan tanggung jawab. DPR, kata dia, akan memantau kinerja pemerintah mendatang.

"Nanti kan ada KPI (Key Performance Index), kita lihat capaiannya, penyelesaian masalahnya di masing-masing kementerian," ujar politikus Partai Golkar itu.

3. Analis politik sarankan kabinet sebaiknya didominasi orang nonparpol

Prabowo dan Gibran terlihat saat Upacara perayaan HUT ke-79 RI di Istana Garuda dan Istana Merdeka pada Sabtu (17/8/2024). (YouTube.com/Sekretariat Presiden)

Sementara, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro menyarankan agar pada periode pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran, kabinet didominasi orang-orang nonpartai politik.

"Sebab, bila sejak awal sudah didominasi oleh kalangan nonprofesional atau partai politik, dikhawatirkan mengirimkan pesan yang kurang positif kepada publik," ujar Agung ketika dihubungi, Minggu (15/9/2024).

Agung menyarankan, Prabowo-Gibran melakukan adaptasi dengan anggaran yang sudah diberikan. Ia tidak menyarankan jumlah anggaran ditambah dari anggaran yang ada saat ini.

"Di periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dikirimkan adalah pesan optimistis, positif, dan substantif. Sebab, ini pertaruhan narasi keberlanjutan yang kemarin digaungkan. Bila tidak maksimal bisa memberikan dampak yang kurang positif performa pemerintahan di 100 hari pertamanya," tutur dia.