Tahapan Pemilu 2024, KPU Masih Bahas Persiapan Regulasi dan Anggaran

01 Agu 2021, 19:01 WIB

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Indonesia akan kembali menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan, pada Pemilu 2024 nanti akan digelar dua pesta demokrasi sekaligus yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Karena dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 kemudian di dalam Undang-Undang Pilkada, UU (Nomor) 10 (Tahun) 2016 itu, memang pada prinsipnya kan baik pemilu nasional maupun pilkada serentak nasional kan diselenggarakan tahun 2024," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Jumat (30/7/2021) lalu.

Diketahui, UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 merupakan turunan dari UU Nomor 42 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, dan UU Nomor 8 Tahun 2012.

1. Dasar hukum pemilu digelar 5 tahun sekali

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya, Indonesia telah menggelar pilpres pada 2019 lalu, dimana keluar sebagai pemenang adalah pasangan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Karena digelar 5 tahun sekali, maka pilpres pun akan kembali digelar pada 2024 mendatang.

Pelaksanaan pilpres 5 tahun sekali telah diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tepatnya di Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

2. KPU tengah melakukan persiapan, termasuk untuk regulasi dan pembahasan anggaran

Ilustrasi kotak suara. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Dewa mengatakan, Pilpres 2024 nanti masih dalam tahap persiapan. Anggarannya pun, lanjutnya, masih dalam pembahasan.

"Nah fokus KPU sekarang ialah melakukan persiapan. Sebagai contoh misalnya penyiapan dalam aspek regulasi, misalnya perubahan atau pembentukan PKPU sesuai dengan Undang-Undang maupun sejumlah keputusan MK. Kemudian menyiapkan sejumlah simulasi terkait dengan teknis penyelenggaraan, kemudian kerangka teknologi informasi, dan lain sebagainya," ujar dia.

"Mengenai detail anggarannya tentu masih dalam proses ya, saya belum bisa memberikan keterangan berapa nanti real-nya ya yang akan disetujui, dan bagaimana perkembangan pada saat itu," sambungnya.

3. Melihat tahapan Pemilu 2019 dari awal sampai pelantikan

Ilustrasi Pendaftaran (IDN Times/Mardya Shakti)

Mengacu pada Pemilu 2019, ada serangkaian tahapan sebelum masyarakat melakukan pencoblosan. Dilansir infopemilu.kpu.go.id, begini tahapan serangkaian pemilu.

Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

17 Agustus 2017 - 31 Maret 2019 = Perencanaan Program dan Anggaran
1 Agustus 2017 - 28 Februari 2019 = Penyusunan Peraturan KPU
17 Agustus 2017 - 14 April 2019 = Sosialisasi
3 September 2017 - 20 Februari 2018 = Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
19 Februari 2018 - 17 April 2018 = Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
9 Januari - 21 Agustus 2019 = Pembentukan Badan Penyelenggara
17 Desember 2018 - 18 Maret 2019 = Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
17 April 2018 - 17 April 2019 = Penyusunan Daftar Pemilih Di Luar Negeri
17 Desember 2017 - 6 April 2018 = Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)
26 Maret 2018 - 21 September 2018 = Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
20 September 2018 - 16 November 2018 = Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
24 September - 16 April 2019 = Logistik
23 September 2018 - 13 April 2019 = Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
22 September 2018 - 2 Mei 2019 = Laporan dan Audit Dana Kampanye
14 April 2019 - 16 April 2019 = Masa Tenang
8 April 2019 - 17 April 2019 = Pemungutan dan Perhitungan Suara
18 April 2019 - 22 mei 2019 = Rekapitulasi Perhitungan Suara
Jadwal menyusul = Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota
23 Mei 2019 - 15 Juni 2019 = Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Jadwal menyusul = Pentapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan = Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Juli - September 2019 = Peresmian Keanggotaan
Agustus - Oktober 2019 = Pengucapan Sumpah /Janji