Tak Beratkan Jemaah, Prabowo Minta Ongkos Haji 2027 Skema 52:48

28 Sep 2026, 17:26 WIB3 min read

Muhammad Ilman Nafian

News

Channel

Add Us on Google

Tak Beratkan Jemaah, Prabowo Minta Ongkos Haji 2027 Skema 52:48

Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Presiden Prabowo meminta Kemenhaj menyusun ongkos haji 2027 dengan komposisi Bipih dan nilai manfaat sekitar 52:48 agar beban calon jemaah tidak terlalu besar.
Penyesuaian biaya haji dipengaruhi kondisi geopolitik Timur Tengah dan kenaikan harga avtur dibanding 2026, sementara Kemenhaj mencari formulasi biaya yang lebih ringan.
Prabowo mengapresiasi pemberantasan kartel dan kecurangan haji-umrah, serta memerintahkan audit forensik pengelolaan keuangan haji BPKH bersama BPKP.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

2026

Harga avtur disebut telah naik dibanding tahun ini. Presiden Prabowo memerintahkan skema ongkos haji yang tidak memberatkan jemaah, pembersihan kartel, dan audit forensik keuangan haji.

2027

Kemenhaj diminta merumuskan ongkos haji dengan komposisi sekitar 52:48 antara Bipih dan nilai manfaat agar beban jemaah tidak terlalu besar.

kini

Keuangan haji dikelola oleh BPKH. Kemenhaj akan berkoordinasi dengan BPKP untuk audit forensik pengelolaan keuangan haji.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Presiden Prabowo Subianto meminta skema ongkos haji 2027 sekitar 52:48 antara Bipih yang dibayar jemaah dan nilai manfaat, serta memerintahkan audit forensik pengelolaan keuangan haji.
Who?
Presiden Prabowo Subianto, Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Kemenhaj, BPKH, dan BPKP terlibat dalam agenda tersebut.
Where?
Pernyataan Irfan Yusuf disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Audit forensik direncanakan terhadap tata kelola keuangan haji yang dikelola BPKH.
When?
Instruksi dan keterangan mengenai kebijakan tersebut disampaikan pada Senin, 28 September 2026. Skema biaya yang dibahas ditujukan untuk penyelenggaraan haji tahun 2027.
Why?
Penyesuaian diperlukan agar biaya tidak terlalu membebani jemaah, di tengah perubahan angka biaya termasuk kenaikan harga avtur dan kondisi geopolitik di Timur Tengah.
How?
Kemenhaj akan merumuskan kembali komposisi Bipih dan nilai manfaat, berkoordinasi dengan BPKP untuk audit forensik BPKH, serta melanjutkan upaya pemberantasan kartel, mafia, pelanggaran, dan kecurangan haji-umrah.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Presiden Prabowo minta biaya haji tahun 2027 jangan terlalu berat untuk jemaah. Kementerian Haji sedang mencari cara agar biaya dibagi 52 banding 48. Harga bahan bakar pesawat naik. Prabowo juga minta kartel dan orang curang di haji dibersihkan. Uang haji akan diperiksa supaya diketahui keadaannya.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Upaya merumuskan biaya haji 2027 yang lebih ringan bagi jemaah berjalan seiring dengan dorongan memperbaiki tata kelola. Skema pembiayaan yang dipertimbangkan, hotline pemberantasan mafia, serta rencana audit forensik menunjukkan perhatian pada perlindungan calon jemaah dan transparansi pengelolaan dana haji.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuat skema ongkos haji 2027 tidak memberatkan calon jemaah. Menhaj, Irfan yusuf, mengatakan, Presiden Prabowo meminta ongkos haji dengan skema 52 banding 48, yakni Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Bipih merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh masing-masing jemaah. Sementara, BPIH, merupakan biaya secara keseluruhan penyelenggaraan haji.

"Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya, Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda, tapi jemaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar," ujar Irfan Yusuf di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).

"Salah satunya adalah bahwa komposisi antara Bipih, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jemaah," sambung dia.

Perubahan biaya itu karena ada sejumlah hal, salah satunya terkait kondisi geopolitik di Timur Tengah. Menurut Irfan, harga avtur kini sudah mengalami kenaikan dibanding tahun 2026.

1. Kemenhaj dapat apresiasi dari prabowo

Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden)

Irfan mengaku kementeriannya mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo karena berupaya membersihkan kartel dan kecurangan dalam penyelenggaraan haji.

"Beliau (Presiden) sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umrah dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jemaah," kata dia.

Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah sudah me-launching hotline berantas mafia hai dan umrah. Menurut dia, Presiden Prabowo mendukung hal tersebut.

2. Sapu bersih kartel haji

Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo juga memberi istilah bahwa untuk menyapu bersih seluruh kartel dan mafia pada ekosistem haji dan umrah.

"Istilah beliau adalah sapu habislah semua kartel-kartel dan mafia-mafia yang terkait dengan haji dan umrah," ujar dia.

3. Prabowo minta ada audit keuangan haji

Presiden Prabowo Subianto rapat terbatas membahas biaya haji 2027 (dok. Sekretariat Presiden)

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, Presiden Prabowo juga memerintahkan adanya audit forensik keuangan haji. Saat ini, dana tersebut dikelola Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH).

"Presiden tadi juga memberikan concern dan perhatian khusus beliau terkait dengan upaya rekonstruksi pengelolaan keuangan haji yang lebih baik untuk masa depan jemaah haji. Makanya, terutama tata kelola keuangan haji yang hari ini itu dikelola oleh BPKH, Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji," ujar Dahnil.

Dahnil mengatakan, audit itu diperlukan agar Presiden Prabowo mengetahui kondisi keuangan jemaah haji yang selama ini dikelola oleh BPKH.

"Kenapa harus dilakukan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji seperti perintah Presiden tersebut? Karena Presiden ingin tahu fakta sebenarnya, seperti apa kondisi keuangan haji yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kemudian ada apa namanya, financial engineering dan sebagainya seperti kasus Malaysia yang sekarang sedang ramai, maka Presiden juga ingin tahu eh apa kondisi keuangan haji di saat ini," kata dia.

Nantinya, kata Dahnil, Kementerian Haji dan Umrah juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit forensik terhadap BPKH.

"Nanti kami akan bicara dengan semua tim terutama BPKP, terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji tersebut. Ini juga dalam rangka tadi perintah Presiden, bersih-bersih perhajian Indonesia supaya lebih berkah kata Presiden, supaya bersih, supaya bebas dari kartel haji dan kartel umrah," ucap dia