Tak Kenal PT Harsen, Ribka Tjiptaning Bantah Ikut Endorse Ivermectin

Peneliti ICW, Egi Primayogha, melakukan riset terkait dugaan keterlibatan PT Harsen Laboratories dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan politikus PDI Perjuangan pada rentang Juni hingga Juli 2021. Ia mengumpulkan data dari akte perusahaan, pemberitaan media, hingga ke media sosial. 

Egi menduga, ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kehadiran Ivermectin. Itu sebabnya, pemerintah diduga hingga kini masih ngotot untuk menggunakan Ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. 

Egi menilai bantahan dari PT Harsen soal status kepegawaian Riyo terkesan janggal. Sebab, saat gudang obat milik PT Harsen disidak selama tiga hari oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Riyo lantang mengaku ia merupakan bagian dari petinggi perusahaan farmasi tersebut. 

"Ini kan menjadi pertanyaan, mengapa PT Harsen harus repot-repot mengklarifikasi Riyo bukan bagian dari perusahaan mereka," ujar Egi dalam diskusi virtual yang digelar pada Kamis, 22 Juli 2021. 

Belakangan, setelah ditelusuri, Riyo juga merupakan kader PDI Perjuangan di DPC Tangerang Selatan. Egi mengatakan, Riyo duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya PDIP wilayah Tangsel. 

Lantaran temuan itu, Egi pun mempertanyakan apakah Ribka bergerak atas nama pribadi atau turut melibatkan partai berlambang banteng moncong putih itu. Temuan menarik lainnya, rupanya Riyo dulu juga sempat mencalonkan diri menjadi caleg dari PDI Perjuangan pada 2014. Ia maju dari daerah pemilihan Banten 7 namun tak terpilih. 

Selain, diduga membangun jejaring lewat politikus partai, PT Harsen juga melakukan lobi-lobi ke lingkar Istana. Egi menilai, jaringan itu dibina melalui Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. 

Sofia Koswara adalah individu yang disebut oleh ICW kerap berkomunikasi dengan KSP. Di media, Sofia mengenalkan diri sebagai Wakil Presiden PT Harsen Laboratories. Tetapi, di dalam akta perusahaan, kata Egi, nama Sofia tidak tercantum di dalam jajaran direksi. 

Sofia diketahui memiliki peranan sentral dalam proses lobi dan distrbusi Ivermectin. Ia  terkait dengan organisasi nirlaba bernama Front Line Covid Critical Care (FLCCC) yang berbasis di Amerika Serikat. Di sana, Sofia disebut duduk sebagai chairwoman. 

Organisasi ini pernah mengirimkan surat pada 22 Juni 2021 yang ditujukan kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Dalam surat itu, FLCCC meminta agar Ivermectin dipertimbangkan sebagai obat COVID-19. 

"Ivermectin adalah solusi yang dapat menghilangkan COVID-19 dari negara ini," ujar Chief Medical Officer FLCCC, Pierre Kory, secara daring pada 28 Juni 2021. 

Egi menjelaskan, salah satu anggota FLCCC adalah Budhy Antariksa, anggota tim dokter kepresidenan yang juga terlibat dalam proses uji klinis Ivermectin. 

Simpul lain yang menghubungkan PT Harsen dengan KSP melalui perusahaan bernama PT Noorpay Nusantara Perkasa. Di sana, Sofia duduk sebagai direktur dan pemilik saham. 

Egi menemukan putri Moeldoko, Joanina Rachman, tercatat terkait dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa. "Joanina adalah salah satu pemilik saham perusahaan tersebut. Dia pemegang saham mayoritas," kata Egi. 

Joanina pun diketahui juga merupakan tenaga ahli yang bekerja di kantor ayahnya di KSP. Kontak antara Moeldoko dengan Sofia juga terjalin, karena PT Noorpay Nusantara Perkasa beberapa kali bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), organisasi di mana Moeldoko duduk sebagai ketuanya. 

"Misalnya dalam hal ekspor beras," tutur dia lagi. 

Usai mengetahui pemaparan ICW, Moeldoko langsung membantahnya dengan tegas. Ia menepis temuan ICW yang menyebut ada kedekatan dan kerja sama antara dirinya dengan PT Harsen Laboratories. 

Menurut mantan Panglima TNI itu, tuduhan tersebut ngawur dan menyesatkan. 

"Tidak ada urusan dan kerja sama antara anak saya Jo dengan PT Harsen Lab," ujar Moeldoko melalui keterangan tertulis pada 22 Juli 2021 lalu. 

Moeldoko juga membantah organisasi yang ia pimpin yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjalin kerja sama dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa, di mana Sofia Koswara duduk sebagai direktur. Menurut data ICW, antara HKTI dan PT Noorpay Nusantara Perkasa pernah menjalin kerja sama terkait ekspor beras. 

Moeldoko pun tersinggung dan menilai tuduhan tersebut tak bisa dimaafkan. “Ini menodai kehormatan saya sebagai ketua HKTI,” kata dia. 

Ia menegaskan, justru melalui HKTI, para petani berusaha untuk mandiri dan bisa mengekspor beras. Tak terima, Moeldoko pun tengah mempertimbangkan untuk melaporkan ICW ke jalur hukum. 

"Saya mempertimbangkan melakukan langkah hukum terhadap ICW," ujarnya.