Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyegel lapangan padel di Jagakarsa, Senin (16/3/2026) lalu. Rupanya, lapangan ini belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Lapangan padel ini berlokasi di Jalan Moh. Kahfi I, Cipedak, Jagakarsa. Berdasarkan hasil pengawasan, pembangunan lapangan padel itu masih dalam tahap konstruksi, namun tetap berjalan tanpa melengkapi perizinan yang ada.
Sebelum melakukan penyegelan, Pemkot Jakarta Selatan sempat melakukan penindakan administratif secara bertahap. Proses tersebut dimulai dari penerbitan Surat Peringatan (SP) I, II, hingga III.
Setelah itu, dilanjutkan dengan Surat Perintah Pembatasan Kegiatan, Surat Perintah Penghentian Kegiatan Sementara, Surat Perintah Penghentian Kegiatan Tetap, hingga akhirnya Surat Perintah Pembongkaran.
"Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan hadir untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat," ujar Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Murthadho, kepada awak media.
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Vera Revina Sari, menyebut sebagian besar lapangan padel di Jakarta saat ini belum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Menurut Vera, hanya ada dua yang memiliki SLF dan semuanya berada di Jakarta Pusat.
"Mungkin hampir semua ya. Hanya ada dua yang punya SLF setahu saya sampai kemarin. Di Jakarta Pusat (kedua lapangan tersebut), yang lain belum. Kalau tidak punya SLF, tidak boleh beroperasi, harus tutup," ujar Vera.
Jika ada lapangan padel yang memiliki izin namun menuai keluhan warga, Vera mengatakan penyelesaiannya dapat difasilitasi oleh pemerintah wilayah setempat, agar bisa diselesaikan secara musyawarah.
"Kalau lapangan padel yang ada izin dan dikomplain warga, itu tugasnya Bapak/Ibu Wali Kota, Camat, dan Lurah untuk menjadi fasilitator bagi pemilik atau pengelola dengan masyarakat. Itu kita harapkan bisa diselesaikan secara musyawarah," kata Vera.