Tanggapi Pemecatan 51 Pegawai, PKS: KPK Berada di Titik Nadir
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Mohamad Sohibul Iman, menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di titik nadir dengan kewenangan yang dimiliki. Ia melihat KPK sudah tidak lagi sama seperti dulu.
Sohibul menduga tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menyebabkan tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN) bermuatan politis.
“Pada dasarnya KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya, sudah tidak extra ordinary, kemudian orang yang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai taliban, tidak mempunyai komitmen kebangsaan yang baik, tidak memiliki pengetahuan kebangsaan yang baik, ini cara-cara mematikan, sangat memilukan,” ungkap Sohibul dalam acara 'AHer-MSI Talks', Sabtu (29/5/2021).
Diketahui, dari 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK, sebanyak 51 orang di antaranya akan diberhentikan karena disebut sudah tidak bisa diselamatkan. Sedangkan, 24 orang pegawai lainnya akan dites ulang.
1. Sohibul pertanyakan nasionalisme yang dibangun
Dia mempertanyakan nasionalisme seperti apa yang hendak dibangun di tubuh KPK. Sebab, Sohibul mengatakan, sesorang yang berintegritas malah tidak dianggap nasionalisme dan disingkirkan.
"Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila,” tegasnya.
2. Jokowi dinilai hanya lip service, kenyataan di lapangan berbeda
Dalam sesi acara tersebut, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri selaku moderator menyinggung para Guru Besar dari beberapa Universitas yang telah berkirim surat kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkait masalah KPK. Namun, mereka tidak mendapat jawaban dari pihak Istana.
“Saya kira kita harus terus bersuara dan meluaskan kritik kita, kemarin pak Jokowi menyatakan sikap tidak setuju 75 pegawai KPK dipecat, tapi kenyataannya 51 orang tetap dipecat,” jawab Sohibul.
“Sementara BKN yang mengurusi kepegawaian mengatakan proses pemecatan itu sudah sesuai dengan arahan dari Presiden, jadi kita melihat apa yang disampaikan pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan di lapangan berbeda,” lanjutnya.
3. Kritik kepada pemerintah harus terus dilakukan
Sohibul pun mengatakan kritik kepada pemerintah harus terus dilakukan, termasuk oleh mahasiswa. Bahkan, ia mengklaim, para pendukung pemerintah mulai menyadari pemerintahan yang sekarang tidak seperti yang diharapkan.
“Tidak ada cara lain kita harus meluaskan kritik, termasuk mahasiswa, jangan sampai dia jadi pihak yang kesiangan dari tidurnya,” kata Sohibul.
“Kalau kita lihat para pendukung pak Jokowi juga mulai banyak yang mulai menyadari, bahwa pak Jokowi ini tidak seperti yang diharapkan oleh mereka,” imbuhnya.
