Tapera Dikeluhkan Pekerja Swasta, DPR Bakal Panggil Pemerintah

Putri, salah seorang pekerja swasta asal Cinere, Depok, Jawa Barat, mengeluhkan wacana kebijakan Tapera yang akan dipotong 2,5 persen dari gaji bulanan yang diterimanya.

Sejatinya, Putri tak mempermasalahkan bila pemerintah mau mengeluarkan kebijakan ini. Namun, dia memiliki beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. 

Pertama, bila merujuk sistem BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat nasabah Tapera harus diberi fleksibilitas untuk mengambil dana tabungannya, baik dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun.

Kedua, persentase komposisi tabungannya masih jauh lebih besar ditanggung pekerja 2,5 persen sementara perusahaan hanya 0,5 persen. Harusnya, kata dia, urunan itu bisa 50:50. 

Ketiga, pemerintah harus menjamin keamanan pengelolaan dan penyimpanan dananya. Jangan sampai dikorupsi seperti Taspen dan Asabri.

"Pemerintah harus transparan dalam membuat setiap kebijakan, manfaat, mekanismenya diterangkan sejelas-jelasnya supaya tidak terjadi polemik. Satu hal yang penting, harus berpihak ke masyarakat, jangan ke perusahaan," kata dia.

"Jangan sampai juga kebijakan ini bergulir tapi masyarakat meminta bantuan beli rumah masih dipersulit ya! Kebangetan," ujarnya.

Sementara itu, Singgih Wiryono, pekerja asal Jakarta Timur ini menilai, pemerintah tak seharusnya mewajibkan seluruh pekerja memotong gaji mereka dalam Tapera. Sebab, mungkin saja, beberapa pekerja saat ini sedang menyicil rumah mereka sendiri.

"Saya merasa bingung dan tentu keberatan karena saat ini saya sedang menyicil rumah, tapi diminta untuk memangkas penghasilan saya sebesar 3 persen untuk tabungan perumahan," kata Singgih.

Ia pun meminta supaya kebijakan ini dikaji ulang sebelum sepenuhnya diterapkan. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan secara gamblang.

"Sebaiknya dikaji ulang, dipikirkan solusi yang lebih baik tanpa memaksa memangkas penghasilan masyarakat," kata dia.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi kebijakan pemotongan gaji masyarakat untuk Tapera.

Jokowi meyakini, masyarakat akan memperhitungkan kemampuan mereka dalam menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut.

“Iya semua dihitung lah, biasa, dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau gak mampu, berat atau gak berat,” kata Jokowi.

Jokowi membandingkan situasi tersebut dengan penerapan program BPJS Kesehatan yang juga sempat menuai pro dan kontra. Namun akhirnya masyarakat merasakan manfaatnya setelah berjalan.

“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta (peserta), kan juga rame, tapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin manfaat dari kebijakan Tapera akan dirasakan oleh masyarakat seiring berjalannya waktu meskipun pada awalnya ada berbagai reaksi.

“Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” ucap Jokowi.