Polemik Pimpinan MPR, Menkumham Sarankan Musyawarah Ketimbang Voting
IDN Times/Teatrika Handiko Putri
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyarankan agar pemilihan jabatan pimpinan MPR tidak dilakukan secara voting. Wacana untuk menggelar voting sempat terlontar untuk memberikan rasa adil bagi para partai pendukung pemerintah.
Ia berharap agar jabatan pimpinan MPR bisa dipilih melalui musyawarah mufakat. Meski begitu, Yasonna tetap menyerahkan segala keputusannya kepada partai politik.
Baca Juga: Fadli Zon: Gerindra Pantas Dapat Kursi Pimpinan MPR
1. Yasonna sarankan pemilihan pimpinan MPR melalui musyawarah mufakat
ANTARA FOTO/Hafidz MubarakMenurut Yasonna, MPR sebagai majelis permusyawaratan rakyat akan lebih baik apabila jajaran pimpinannya juga bisa dipilih secara musyawarah. Ia menyarankan agar pemilihan secara voting tidak dilakukan.
"Ya kita serahkan saja nanti pada para koalisi dan seluruh partai-partai. Kalau boleh, musyawarah mufakat dulu. Jangan ada voting lah karena MPR ini kan majelis permusyawaratan rakyat," kata Yasonna di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/8).
2. Partai koalisi diharapkan duduk bersama
Editor’s picks
(Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly) ANTARA FOTO/Rony MuharrmanDibandingkan voting, Yasonna menilai musyawarah akan jauh lebih baik. Sehingga, para partai koalisi bisa duduk bersama dan menentukan siapa-siapa saja yang menempati posisi pimpinan MPR.
"Apapun namannya itu, duduk bersama, sepakati bersama," jelasnya.
3. Keputusan diserahkan kepada pimpinan partai politik
IDN Times/istimewaMeski demikian, Yasonna mengaku belum sampaikan kepada para pimpinan partai. Ia menyampaikan bahwa itu adalah urusan para ketua partai politik.
"Biarlah nanti mereka, pimpinan-pimpinan partai aja yang bicarakan itu," ucap dia.
Baca Juga: Kursi Pimpinan MPR Satu Paket untuk Koalisi Pro Jokowi, Wajarkah?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
