Tekan Polarisasi, PKS Lempar Uji Materi Presidential Threshold ke MK

Zainudin menjelaskan, pendaftaran permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu berkaitan dengan presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

PKS menilai, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral PKS selaku partai peserta pemilu yang berhak mencalonkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Terutama agar tidak lagi tercipta polarisasi atau keterbelahan di masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi dalam dua pemilu terakhir.

“Polarisasi itu timbul karena ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang mempersempit adanya calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif. Tanggung jawab ini yang harus kami ambil dengan mekanisme judicial review, apalagi MK dalam putusan terakhirnya menyebut bahwa yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini adalah partai politik peserta pemilu sebelumnya,” kata Zainudin.

Oleh karena itu, Zainudin mengklaim, PKS ingin mengetuk ke-negarawanan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut.

“Kami percaya bahwa sembilan hakim di MK ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang memiliki sifat kenegarawanan sehingga dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terbelah saat ini,” kata dia.

Zainudin mengaku, tim kuasa hukum telah mempelajari tidak kurang dari 30 putusan terkait permohonan uji materi tentang presidential threshold pada Pasal 222 UU Pemilu.

Namun, ia optimistis permohonan kali ini akan dikabulkan oleh MK karena pihaknya mengikuti alur petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam putusan-putusan MK sebelumnya tersebut.

“Meski pasal yang diuji sama, yakni Pasal 222 UU Pemilu, tetapi posita, batu uji, argumentasi, petitum yang kami ajukan berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Kami ikuti alur petunjuk yang disampaikan oleh MK di dalam putusan sebelumnya,” tutur Zainudin.