Tergerus Pandemik, Pendapatan Daerah DKI Jakarta Tak Sesuai Harapan

29 Jul 2021, 19:00 WIB

Monumen Nasional (IDN Times/Besse Fadhilah)

Jakarta, IDN Times - Pendapat daerah tahun anggaran 2020 DKI Jakarta ditargetkan sebesar Rp57,23 triliun, namun baru terealisasikan Rp55,89 triliun atau 97,65 persen. Artinya pendapatan daerah DKI Jakarta di masa pandemik COVID-19 meleset lebih dari Rp2 triliun.

Salah satu komponennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta yang teralisasi di tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp37,41 triliun. Hal ini dijelaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

"Pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi Rp37,41 triliun atau 98,24 persen dari target Rp38,08 triliun," ujar Riza dalam rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/7/2021).

1. Rincian PAD yang dilaporkan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patrai meninjau pendistribusian BST Kemensos, Glodok, Jakarta Barat (instagram.com/arizapatria)

Rincian PAD yang dilaporkan adalah mulai pajak daerah sebesar Rp31,89 triliun setara 98,20 persen dari target Rp32,48 triliun. Lalu, retribusi daerah sebesar Rp496,33 miliar atau 105,96 persen dari target Rp468,41 miliar.

Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp672,49 miliar atau 79,63 persen dari target Rp844,47 miliar. Selanjutnya, pendapatan asli daerah lainnya sebesar Rp4,36 triliun dari target Rp4,29 triliun.

2. Pendapatan daerah lainnya yang tercatat

Ilustrasi uang rusak. (ANTARA FOTO/Jojon)

Sedangkan, pendapatan daerah lainnya yakni pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp16,96 triliun atau setara 99,09 persen dari target Rp17,11 triliun.

Kemudian, pendapatan yang sah lainnya terealiasisasi Rp1,51 triliun setara 74,35 persen dari target Rp2,03 triliun.

3. DPRD DKI sebut wajar defisit APBD 2020

ilustrasi pandemi COVID-19 (ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat)

DPRD DKI Jakarta menilai wajar turunnya sebagian besar target pendapatan dan belanja pada APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Meski demikian, DPRD DKI akan tetap mendalami dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2020 yang disampaikan Pemprov DKI.

“Kita harus memaklumi karena (APBD 2020) ini kondisi COVID-19, jadi banyak hal yang tidak terduga banyak hal seharusnya bisa berjalan tapi karena COVID-19 harus di refocusing. Termasuk di penerimaan-penerimaan, kalau ekonomi berjalan pasti berpengaruh kepada APBD,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi usai memimpin rapat paripurna.