TII Menduga Ada Motif Elektoral di Balik Kurban Prabowo Pakai APBN

Ketika ditanyakan makna political branding lewat pemberian daging kurban, Agus menjelaskan, tujuannya supaya publik mengingat daging kurban tersebut pemberian Presiden Prabowo, mskipun hewan kurban dibeli dengan APBN yang mayoritas bersumber dari uang pajak masyarakat.

"Sapi dikirim ke sejumlah daerah, branding-nya adalah ini kurban dari presiden. Harapannya tentu (mendapat) manfaat elektoral untuk citra lebih positif," katanya.

Apalagi, kata Agus, saat ini harga daging sapi sedang melambung tinggi, kemudian mendapat bantuan daging kurban dari Prabowo. Di sisi lain, bila ingin mengecek apakah dana pembelian hewan kurban sudah didesain sejak awal, maka perlu dicek ke Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Sekretariat Negara. Sebab, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menjelaskan dana itu diambil dari pos anggaran dana bantuan presiden.

"Problem lainnya adalah apakah mereka mempublikasikan RKA tersebut. Padahal, itu informasi publik," tutur dia.

IDN Times sudah mengirimkan pesan pendek kepada Juri untuk mengonfirmasi soal desain anggaran pembelian hewan kurban. Namun, hingga tulisan ini terbit, pesan pendek tersebut belum direspons.

Sementara, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengatakan pembelian hewan kurban dengan menggunakan APBN tidak masalah secara hukum Islam. Langkah itu, kata Niam, tetap sah secara syar'i karena peruntukannya demi kemaslahatan masyarakat luas.

"Terkait dengan pembelian sapi dari APBN oleh Presiden melalui Banpres (bantuan presiden), saya kira ini secara syar'i tidak ada soal (tidak bermasalah)," ujar Niam ketika dihubungi IDN Times hari ini.

Ia menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta tersebut merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam.

"Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa disunahkan bagi imam. Dalam konteks Indonesia adalah Presiden, membeli hewan kurban melalui Baitul Mal (kas negara)," tutur dia.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah itu menambahkan, dalam konteks bernegara saat ini, APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Oleh karena itu, kurban yang dilakukan presiden menggunakan anggaran tersebut pada hakikatnya adalah kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat.

"Sehingga kurban (diberikan) negara untuk kepentingan masyarakat. Dan itu tidak ada soal secara syar'i," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyumbangkan 1.098 ekor sapi kurban dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan sapi tersebut akan disalurkan ke seluruh provinsi, kabupaten, kota, lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga tokoh masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, mengatakan sapi kurban presiden tahun ini menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus dukungan terhadap peternak lokal.

"Pada tahun ini dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini, Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi,” ujar Juri ketika memberikan keterangan di Istana Kepresidenan pada Selasa, 16 Mei 2026.

Sebanyak 598 sapi akan dibagikan ke-38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding jumlah daerah penerima karena ada sejumlah wilayah yang tidak memiliki sapi sesuai standar bobot yang ditetapkan presiden.

“Standar bobot sapi Presiden adalah 800 kilogram sampai 1,3 ton. Ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi dengan ukuran tersebut sehingga ada daerah yang mendapatkan dua sapi,” kata dia.

Selain pemerintah daerah, sebanyak 500 sapi lainnya disalurkan kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

"Untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh, sebanyak 500 sapi. Jadi, semuanya 1.098 ekor sapi," imbuhnya.