Timwas DPR Minta Skema Fasilitas dan Pelayanan Haji Transparan

10 Jun 2025, 10:56 WIB

WhatsApp Image 2025-06-08 at 21.42.42_91b9b9f3.jpg

Foto ilustrasi jemaah haji Indonesia saat menyelesaikan lempar jumrah Nafar Awal, Jamarat, Mina, Minggu (8/6/2025). (Media Center Haji 2025)

Intinya sih...

Abidin Fikri menegaskan pentingnya transparansi pemerintah terkait skema pembiayaan dan fasilitas yang diterima jemaah haji Indonesia.
Abidin menyoroti sejumlah persoalan teknis yang muncul dalam penyelenggaraan haji 2025, seperti masalah transportasi dan konsumsi yang sempat dikeluhkan jemaah. Menurutnya, ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang kembali.
Ia pun mengimbau agar pemerintah memfasilitasi jemaah sesuai dengan yang dibayarkan.

Jakarta, IDN Times - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri menegaskan pentingnya transparansi pemerintah terkait skema pembiayaan dan fasilitas yang diterima jemaah haji Indonesia sejak awal proses penyelenggaraan. Termasuk kategori (grade) paket yang didapat para jemaah.

Ia menilai, keterbukaan sejak perencanaan sangat menentukan kualitas layanan yang diperoleh jemaah dan menjadi landasan buat melihat sejauh mana kemampuan negara dalam mendukung pembiayaan haji.

“Ini yang harus kita bicarakan, menyangkut kemampuan keuangan, termasuk dana haji yang sudah dibayar calon jemaah, ditambah skema dana kemanfaatan dari BPKH. Sejak awal seharusnya terbuka. Misalnya, kalau paketnya D, jemaah dapat fasilitas ini. Kalau B, dapat layanan seperti ini. Jadi jelas dari awal,” kata Abidin dalam keterangannya di Makkah, Arab Saudi, dikutip Selasa (10/6/2025).

1. Kategori layanan harusnya bisa disamakan ke DPR secara terbuka

Foto ilustrasi jemaah haji Indonesia saat menyelesaikan lempar jumrah Nafar Awal, Jamarat, Mina, Minggu (8/6/2025). (Media Center Haji 2025)

Menurutnya, sistem grading layanan haji yang dikenal dengan kategori A, B, C, dan D semestinya dapat disampaikan kepada DPR secara terbuka dalam rangka pengawasan, tanpa bermaksud mencampuri kewenangan eksekutif. Dengan demikian, DPR dapat memastikan, jemaah memperoleh hak pelayanan yang sesuai dengan pembiayaan yang diberikan.

“Kita tidak ikut campur urusan eksekutif. Tapi minimal kami paham, dan sejak awal bisa kita bahas. Dalam rapat-rapat kerja juga sudah kami wanti-wanti agar fasilitas jangan sampai menyusahkan jemaah,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

2. Soroti berbagai masalah teknis pada gelar haji 2025

Seorang petugas haji saat membantu beberapa jemaah haji yang lupa jalan pulang menuju tendanya usai lempar jumrah di Mina, Arab Saudi, Sabtu (7/6/2025). (Media Center Haji 2025)

Abidin menyoroti sejumlah persoalan teknis yang muncul dalam penyelenggaraan haji 2025, seperti masalah transportasi dan konsumsi yang sempat dikeluhkan jemaah. Menurutnya, ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang kembali.

“Ke depan kita harus berbenah. Tidak hanya terbatas pada Kementerian Agama, tapi dari hulu juga, termasuk daerah dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Banyak laporan sebelum keberangkatan yang patut diperhatikan, agar tidak memberatkan jemaah,” tuturnya.

3. Jangan sampai jemaah menanggung beban pelayanan yang tidak sebanding dengan yang dibayarkan

Jemaah haji hendak melaksanakan lempar jumrah (IDN Times/Rochmanudin)

Abidin mengingatkan, antusiasme umat Islam Indonesia untuk berhaji tidak akan surut, sehingga pemerintah harus lebih siap dan transparan sejak awal dalam menyusun skema pembiayaan dan layanan. Ia pun mengimbau agar pemerintah memfasilitasi jemaah sesuai dengan yang dibayarkan.

"Mari kita benahi bersama. Jangan sampai jemaah menanggung beban pelayanan yang tidak sebanding dengan apa yang mereka bayar,” imbuh dia.