Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menyebut Pemilu 2024 merupakan paling brutal. Hal itu terlihat dari penggunaan politisasi aparat desa secara masif.
"Ini pemilu kalau saya boleh testimoni, sangat brutal politisasi aparat desanya. Di pilkada memang politisasi aparat desa kerap terjadi, di pemilu juga demikian," ujar Titi dalam acara Real Talk with Uni Lubis di Studio IDN Times, Jakarta, Rabu (37/3/2024).
Titi mengatakan, politisasi aparat desa pada Pemilu 2024 dilakukan dengan pendekatan dua arah. Mereka, kata dia, bersembunyi melalui asosiasi aparat desa.
"Di sisi lain juga ada intensi untuk memanfaatkan keberadaan aparat dan perangkat desa," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Titi menyoroti sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Titi mengaku mendukung kehadiran Sirekap, tapi pelaksanaannya tidak dilakukan secara profesional.
"Persoalan yang seru sekali adalah akurasi Sirekap yang dirilis KPU yang sebenarnya secara instrumen saya mendukung transparansi akuntabilitasi, publikasi hasil pemilu, sayangnya tidak dikelola kurang profesional dan serius, justru dia memicu spekulasi dan kontroversi, dan ternyata memang banyak ajaibnya Sirekap," kata dia.
Lebih lanjut, Titi juga menyoroti pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang meminta bantuan sosial (bansos) untuk tidak disalurkan jelang Pilkada 2020. Padahal, pemerintah pusat memberikan contoh bansos tetap berjalan meski dalam proses kampanye Pemilu 2024.
Terbaru, KPK juga mendorong Kemendagri mengeluarkan aturan untuk melarang penyaluran bantuan sosial di jelang pilkada.
"Ini menjadi semacam anomali menjelang pilkada, Kemendagri dan KPK mengatakan sebaiknya tidak bagi-bagi bansos jelang tahapan pilkada, jadi ada dua kondisi yang kontradiktif yang diperlihatkan terkait respons terhadap bansos," imbuhnya.