TNI Siapkan 2.000 Titik SPPG, Distribusi MBG Difokuskan ke Wilayah 3T

Apakah tugas Trenggono hanya untuk mengawasi SPPG yang dikelola TNI? Nanik menepisnya. Dia menyebut tidak ada pembagian tanggung jawab khusus terkait kepemilikan dapur.

"Tidak ada pembagian (pengawasan dapur) secara khusus. Dulu ketika ada Pak Pusung (purnawirawan TNI) kan tugasnya tidak juga menjaga dapur TNI," kata Naniek, kepada IDN Times, melalui pesan pendek, Jumat (5/6/2026).

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah mengungkap institusi yang ia pimpin memiliki 1.376 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Dari 1.376 titik SPPG itu, kata dia, sebanyak 736 SPPG sudah beroperasi dan 172 dalam tahap persiapan operasional. Sementara, kata Sigit, 468 SPPG masih dalam tahap pembangunan.

"(SPPG yang dimiliki oleh kepolisian) terdiri dari 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan," kata Kapolri pada Mei 2026.

Sementara, ketika ditanyakan mengenai status Trenggono yang masih menjabat jenderal bintang dua di TNI, Nanik mengklaim hal tersebut tak lagi berlaku. Ia memastikan Trenggono sudah mengajukan pengunduran diri dari militer sejak Rabu, 3 Juni 2026.

"Saya tanyakan, sudah diajukan proses pengunduran diri. Mungkin dalam waktu dekat Beliau sudah pensiun," kata dia.

IDN Times pun mengonfirmasi terkait pengunduran diri Trenggono kepada Mabes TNI. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan, pengajuan pengunduran diri Trenggono sudah direstui Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

"Pengajuan pengunduran Beliau sudah disetujui oleh Panglima TNI, dan proses administrasi kepegawaian berjalan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Nas, melalui pesan pendek hari ini.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menahan tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 3 Juni 2026, terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga pimpinan BGN yang ditahan yakni Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek MBG. Aparat penegak hukum, kata ICW, harus bekerja secara profesional dan independen.

"Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dugaan tindak pidana yang saat ini sedang diusut. Tetapi, juga harus menelusuri potensi penyimpangan lain termasuk konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pengadaan barang serta jasa," kata ICW dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Selain itu, ICW juga mendesak pemerintah untuk membuka seluruh dokumen, kontrak, dan informasi terkait pelaksanaan proyek MBG kepada publik. Dokumen tersebut penting untuk dibuka, agar publik tetap bisa ikut mengawasi dan memastikan tidak ada penyimpangan lainnya.

ICW juga menilai pencopotan Dadan selaku Kepala BGN tidak menyelesaikan persoalan. Masalah MBG tidak hanya mengenai tata kelola, melainkan kebijakan yang dijadikan alat politik untuk memperkuat atau memperluas dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Mencopot kepala BGN, terlebih lagi menggantinya dengan orang yang merupakan pendukung Prabowo dalam Pilpres tidak akan menyelesaikan masalah MBG. Keputusan itu justru semakin mencerminkan langkah mengamankan kepentingan politik melalui kebijakan MBG," tutur dia.