TOD Hidupkan Lagi Kawasan yang 'Mati Suri' di Jakarta

Raihan mengatakan, TOD juga dapat menghidupkan kawasan yang selama ini telah mati suri, seperti Blok M.

Menurutnya, dengan adanya MRT Jakarta, aktivitas bisnis di Blok M saat ini telah bangkit lagi bahkan banyak tenant yang kembali masuk.

Selain itu, pembanguna properti di sekitar Blok M juga akan ditargetkan bisa mencapai 1000 unit. Namun, pembangunan itu akan dilakukan secara bertahap.

Adapun hunian itu akan menyasar kelompok generasi Z yang memang lebih tertarik menggunakan transportasi publik.

Ke depan, kehadiran MRT Jakarta juga akan memberikan manfaat bagi suatu kawasan. Saat ini, fokus pengembangan TOD masih di sekitar jalur MRT Jakarta fase 1.

Namun, setelah pembangunan fase 2 selesai, TOD akan terus dikembangkan hingga ke Ancol Barat.

Menurut Raihan, pada jalur fase 2 juga banyak bangunan pemerintah yang sudah berdiri sejak era pemerintah kolonial itu akan dimanfaatkan sebagai kawasan budaya.

“Ke depannya setelah fase 2 selesai, maka TOD akan sampai ke Ancol Barat. Kita akan punya depo di mana konsepnya itu mixed used development. Tapi ada juga pengembangan properti,” tuturnya.

Menurut Raihan, pemindahan Ibu Kota ke Penajam Paser Utara tidak akan mengganggu pemgembangan bisnis TOD pada masa yang akan datang. Setelah Ibu Kota pindah, Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis dan pusat perkonomian bagi Indonesia.

Jakarta ke depan tetap akan menjadi smart city dan pembangunannya akan jauh lebih maju. Selain itu, pembangunan transportasi di Jakarta juga akan menjadi rujukan bagi kota-kota lain di Indonesia.

“Makanya ke depan kami tetap optimistis TOD akan berjalan,” ujar dia.

Menurut Raihan, pengembangan kawasan berorientasi transit di sekitar stasiun tidak mudah karena MRT Jakarta memiliki keterbatasan lahan.

Oleh karena itu, PT MRT Jakarta terus mendorong supaya pemerintah mengeluarkan regulasi yang jelas.

“Kami mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi seperti hak di atas tanah dan di bawah tanah yang masih belum jelas. Karena yang berada di underground itu belum tersertifikasi sampai sekarang,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga intens berkomunikasi dengan Kementerian ATR/BPN bagaimana mengubah sertifikasi lahan.

“Kami juga soal sertifikasi lahan rata-rata di Jakarta itu masih hak pakai sehingga sulit kami kembangkan menjadi hunian. Karena apartemen kalau itu menjadi hak pakai maka tidak ada kepemilikan,” tuturnya.

Selain itu, MRT Jakarta juga mendorong supaya pemerintah bisa memberikan intensif pajak ke pihak pengembang.

Raihan mengatakan bahwa saat ini pemerintah juga sedang mengkaji land value capture.

Land value capture adalah kebijakan pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan pemerintah dikawasan tersebut.

“Ini sedang kami enforce agar mengeluarkan aturan yang bisa ada land value capture. Sampai sekarang masih dikaji di pusat,” tuturnya.