Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
PBB
Presiden Majelis Umum PBB ke-80, Annalena Baerbock. (UN TV)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan skandal dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama menyeret setidaknya 400 biro perjalanan atau travel, sehingga membuat penanganannya menjadi lambat. KPK juga masih menelusuri aliran uang dalam kasus ini.

Selain berita tersebut, pembaca IDN Times juga hampir sepanjang Senin (22/9/2025) menyoroti artikel terkait daftar negara-negara yang mengakui negara Palestina, daftar polisi yang masuk tim reformasi Polri, dan beberapa artikel menarik lainnya yang terangkum dalam #IndonesiaHariIni.

Berikut lima artikel teratas yang banyak dibaca pembaca IDN Times sepanjang Senin.

1. Skandal korupsi haji seret 400 travel, penyidikan KPK jadi lebih lama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan skandal dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama menyeret setidaknya 400 biro perjalanan atau travel. Hal ini membuat penanganannya menjadi lambat. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

2. Pemerintah sepakati dana siap pakai bangun hunian tetap di 8 daerah

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Tingkat Menteri (RTM) membahas penggunaan dana siap pakai untuk delapan daerah terdampak bencana. Dana siap pakai sesuai aturan digunakan untuk penanganan darurat bencana. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

3. Daftar lengkap 52 polisi di tim transformasi reformasi Polri

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit resmi membentuk tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan 52 orang perwira tinggi (Pati) Polri dan perwira menengah (Pamen) Polri. Pembentukan tim ini tertuang dalam Surat Perintah (Sprin) Kapolri Nomor Sprin/2749/IX/2025 pada 17 September 2025. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

4. IKN jadi ibu kota politik, Komisi II DPR akan minta penjelasan Kemendagri

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mau meminta penjelasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait status Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi ibu kota politik tahun 2028. Meskipun belum mengetahui lebih jelas maksud ibu kota politik, ia meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki dasar yang kuat untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

5. Daftar negara yang mengakui Palestina, terbaru Inggris dan koloninya!

Dukungan internasional terhadap Palestina semakin meluas di tengah konflik berkepanjangan dengan Israel. Hingga saat ini, sebanyak 150 negara atau setara 75 persen anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Selengkapnya baca di tautan berikut ini.

Editorial Team