Pemerintah hapus rujukan pasien BPJS Kesehatan berjenjang
YLBHI sentil DPR sembunyikan draf KUHAP sebelum disahkan
Bloomberg sebut Jokowi politikus jalanan, sejajar Bill Clinton
Jakarta, IDN Times - Pemerintah menghapus sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan berjenjang. Artikel tersebut menjadi salah satu yang populer di IDN Times pada Sabtu (22/11/2025).
Selain itu, artikel tentang YLBHI yang sentil DPR danpemerintah karena sembunyikan draf RKUHAP, Bloomberg yang menyebut Jokowi politikus jalanan sejajar Bill Clinton, pertemuan perdana Trump dan Mamdani, hingga respons Nadiem tentang kasus Google Cloud juga masuk ke dalam deretan Top 5 IDN Times.
Pemerintah menghapus sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menggantinya dengan mekanisme rujukan berbasis kompetensi.
Melalui sistem ini, peserta JKN akan langsung diarahkan ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kondisi medisnya, tanpa harus melalui tahapan bertingkat seperti rumah sakit kelas D–C–B–A.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengkritisi DPR dan pemerintah yang dinilai sembunyi-sembunyi saat mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia menyoroti tidak terbukanya DPR terhadap draf KUHAP yang disahkan.
"DPR menyembunyikan, tidak pernah nge-share (membagikan) hasil pasal-pasal draf KUHAP setelah sebagian dari kami, termasuk YLBHI memberikan masukan setelah bulan Juli (2025)," kata Isnur dalam jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).
Pemimpin Redaksi Bloomberg, John Micklethwait, memberi pujian kepada Presiden ke-7 Indonesia Joko "Jokowi" Widodo. Dia bahkan menyejajarkan sosok asal Solo itu dengan eks Presiden Amerika Serikat (AS), Bill Clinton.
"Sebagai politikus jalanan, saya akan menyejajarkannya dengan yang terbaik, dengan orang-orang seperti Bill Clinton dan Jacques Chirac," kata Micklethwait dalam pidatonya di Bloomberg New Economy Forum 2025 di Singapura, Jumat (21/11/2025).
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Wali Kota terpilih New York City Zohran Mamdani bertemu di Gedung Putih, Jumat (21/11/2025). Dalam pertemuan yang digambarkan keduanya sebagai awal hubungan kerja yang produktif.
Pertemuan perdana itu berlangsung di tengah sejarah panjang kritik terbuka antara mereka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut mantan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berpeluang menjadi calon tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud.
Merespons hal tersebut, Nadiem melalui tim kuasa hukumnya menegaskan, penggunaan Google Cloud tersebut merupakan ranah pelaksana operasional di Kemendikbudristek.