UN 2020 Ditiadakan Gegara Virus Corona, Bagaimana Nasib SNMPTN?

25 Mar 2020, 07:47 WIB

IDN Times/Aji

Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menetapkan Ujian Nasional (UN) 2020 ditiadakan akibat dari pandemi virus corona atau COVID-19.

Namun, untuk pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pihaknya masih mengkaji.

“Saat ini sedang kami kaji apakah ditunda atau tidak. Tapi tidak dibatalkan. Ini sudah pasti,” kata Nadiem melalui siaran langsung di website Sekretariat Presiden, Selasa (24/3).

Yang perlu kamu perhatikan jika terpaksa keluar dari rumah. (IDN Times/Sukma Shakti)

1. Penyelenggaraan SNMPTN akan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan penanganan bencana COVID-19

Mendikbud Nadiem Makarim (IDN Times/Kevin Handoko)

SNMPTN adalah salah satu cara penerimaan masuk perguruan tinggi negeri. Maka itu, jika pun harus dilakukan, Kemendikbud akan memastikan standar keamanan dan kesehatan yang sesuai antisipasi penyebaran virus corona.

“Tapi tentunya walau pun ini sudah terjadi, ini akan mengikuti standar dari pada keamanan dan kesehatan penanganan bencana COVID-19 ini dengan berbagai macam prosedur dan SOP yang ketat walau pun dilakukan,” ujar Nadiem.

2. Kemendikbud sedang tentukan waktu untuk menunda SNMPTN

(IDN Times/Kevin Handoko)

Nadiem juga mengatakan kementeriannya sedang mengkaji kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan penundaan atau pembatalan SNMPTN 2020.

“Tapi kami sedang mengkaji dari sisi timeline-nya. Apakah ditunda atau tidak itu kami akan kabarkan dalam waktu ke depan,” kata dia.

3. Presiden putuskan UN 2020 ditiadakan

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Perlu diketahui, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memutuskan Ujian Nasional (UN) 2020 ditiadakan, sebagai antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia.

"Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan Ujian Nasional (UN) untuk 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan UN dihapus mulai 2021," ujar Juru Bicara Presiden Fajdroel Rachman, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Keputusan ini diambil pemerintah usai melakukan rapat terbatas terkait UN 2020 bersama jajaran menteri kabinet Indonesia maju jilid II.