Jakarta, IDN Times - Berbagai simpatisan Presiden Joko "Jokowi" Widodo berencana bakal menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) di 34 provinsi. Salah satu agenda utamanya adalah menjaring calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal didukung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH), Kris Budihardjo menegaskan, acara Musra nanti tidak didanai oleh pihak Istana.
Sebaliknya, dana yang dipakai untuk Musra justru berasal dari iuran para donatur dengan mengedepankan sistem gotong royong.
"Biaya ini tidak ada dari Istana Presiden, yang mendanai Musra ini gerakan dari rakyat untuk kita sehingga biayanya juga gotong royong," kata Kris saat menggelar konferensi pers di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu (29/6/2022).
Pihaknya juga tidak memberikan syarat khusus bagi mereka yang ingin menjadi donatur. Seluruh masyarakat, termasuk tokoh politik pun boleh memberikan sumbangan.
"Siapa pun nyumbang gak apa-apa, capres boleh nyumbang? Boleh, yang gak nyalon juga boleh," tutur Kris.
Dia menegaskan, nantinya mereka yang memberikan sumbangan tidak boleh memaksakan simpatisan Jokowi untuk mendukung sosok tertentu di 2024. Terlebih kelompok yang dinaunginya itu mengedepankan netralitas.
"Tapi tidak boleh menitipkan nama 'pilih aku ya', itu gak bisa. Panitia tidak mengakomodir. Jadi di e-voting kita mau yang murni-murni," ucap Kris.
Ketua Panitia Musra Indonesia, Panel Barus mengatakan, rangkaian kegiatan Musra Indonesia akan dimulai di Solo pada 27 Agustus 2022 dan diadakan di 34 provinsi sampai awal Maret 2023.
Adapun perhelatan akbar Musra di Solo nantinya ditargetkan bakal dihadiri 40 ribu rakyat pendukung Jokowi se-Jawa Tengah.
Musra merupakan gabungan dari 14 aliansi relawan Jokowi, di antaranya Projo, Seknas Jokowi, BaraJP, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, RKIH, Duta Jokowi, Indeks, Jaman, Gapura, KIB, Almisbat, RPJB, Kornas Jokowi, serta GK.