Untuk Keamanan, PDIP Dorong BPOM Tingkatkan Pengawasan MBG

22 Apr 2026, 08:04 WIB

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris ketika memimpin rapat kerja di Gedung DPR pada Maret 2021. (Dokumentasi Humas DPR RI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mendorong Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, untuk meningkatkan pengawasan terhadap program Makan bergizi Gratis (MBG). Sebab, sudah ada sejumlah siswa yang keracunan akibat MBG.

"Sebetulnya hari ini saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Pak Kepala BPOM karena di rapat yang lalu seharusnya BPOM sudah diberikan penugasan untuk melakukan pengawasan terkait keamanan pangan di SPPG-SPPG," ujar Charles dalam rapat dengan pendapat bersama BPOM yang disiarkan di kanal TVRPARLEMEN, dikutip Rabu (22/4/2026).

1. Pertanyakan penyebab keracunan MBG

Ilustrasi MBG. (IDNTimes/Tunggul Damarjat)

Dalam kesempatan itu, Charles kemudian mempertanyakan penyebab keracunan. Menurutnya, apabila BPOM melakukan pengawasan dengan baik, keracunan MBG bisa diantisipasi.

"Bahkan saya sampaikan kalau perlu dapur-dapur SPPG itu harus memiliki sertifikasi dari BPOM sebelum bisa diizinkan beroperasi, tapi kan ternyata tidak. Seperti kejar target untuk mendirikan dapur sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ucap dia.

2. Apakah BPOM lakukan uji sampel?

Ilustrasi SPPG (IDN Times/inin nastain)

Charles kemudian mempertanyakan apakah BPOM melakukan uji sampel terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia juga bertanya, apakah proses uji sampel itu juga anggarannya kena efisiensi.

"Bukan pascakejadian tapi prakejadian. Artinya secara random Badan POM mendatangi SPPG-SPPG, mengambil sampel gitu untuk ngetes apakah yang disajikan itu layak, aman, gitu? Pernah enggak dilakukan itu? Masuk enggak dalam programnya Badan POM?" tanya Charles kepada BPOM.

3. BPOM ngaku anggarannya minim

Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Konferensi Pers Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Ramadan & Idulfitri Tahun 2026 di Gedung BPOM, Rabu (11/3/2026). (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan BPOM memiliki anggaran minim, sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal.

"Namun kenyataannya sesuai dengan anggaran yang tersedia sebetulnya sudah kita cukupi dengan anggaran yang sebelumnya. Namun dalam kenyataannya terdapat proses efisiensi yang tentu saja kita perlu adjust," ujar Taruna.

"Dan sampai detik ini anggaran yang Rp 675 miliar belum bisa kita lakukan karena kami masih menunggu tahapan berikutnya," imbuh dia.