Gercep! Ini Upaya Jaga Jakarta dari Pemprov DKI Usai Unjuk Rasa

Pasca-unjuk rasa, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk berupaya maksimal dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kota, serta memastikan seluruh fasilitas umum dapat berfungsi optimal bagi masyarakat. 

Seluruh perangkat wilayah, mulai dari wali kota, camat, hingga lurah, mengikuti kerja bakti massal di wilayah masing-masing.

Pasukan Pelangi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sigap bahu-membahu dalam memulihkan Jakarta. Pasukan Biru dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) membersihkan saluran air, sementara Pasukan Kuning dari Dinas Bina Marga memperbaiki infrastruktur jalan. Lalu, Pasukan Oranye dan Hijau dari Dinas Lingkungan Hidup serta Pasukan Hijau dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga berjibaku membersihkan sampah dan merapikan taman. 

Tak ketinggalan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjaga ketertiban, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) membantu penyemprotan, serta Pasukan Oranye dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan menjadi garda terdepan dalam upaya pembersihan.

Berbagai kegiatan telah dan sedang dilakukan secara serentak, meliputi:

1. Pembersihan Sampah dan Puing Bekas Perusakan: Seluruh area yang terdampak aksi massa dibersihkan dari tumpukan sampah, sisa-sisa spanduk, hingga puing-puing bekas perusakan fasilitas umum.

2. Perapian Taman: Taman-taman kota yang sempat rusak atau kotor kembali dirapikan dan ditata agar kembali indah dan hijau.

3. Pengecatan Kanstin: Kanstin jalan yang kotor atau pudar warnanya dicat ulang untuk mengembalikan kerapian estetika kota.

4. Penyemprotan Bara dan Abu: 

5. Tim Gulkarmat melakukan penyemprotan di lokasi-lokasi yang terdapat sisa bara dan abu bekas bakaran untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran susulan dan membersihkan kotoran.

6. Pembersihan Pos dan Halte yang Terbakar: Pos polisi dan halte bus yang mengalami kerusakan akibat pembakaran segera dibersihkan dan dipersiapkan untuk perbaikan lebih lanjut.

Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga menurunkan sebanyak 1.150 petugas kebersihan untuk memulihkan dan membersihkan Ibu Kota pasca-unjuk rasa yang berlangsung sejak Jumat (29/8) hingga Sabtu (30/8) di lokasi-lokasi utama Ibu Kota.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan, operasi pembersihan berjalan masif dengan mengerahkan sarana-prasarana yang memadai, meliputi 48 unit road sweeper, 60 truk pengangkut sampah, dan 45 mobil lintas, sehingga kondisi Jakarta dapat kembali bersih dengan cepat.

“Alhamdulillah, sejak kemarin operasi kebersihan telah berjalan. Kami berupaya memastikan Jakarta kembali pulih dan bersih pasca-unjuk rasa,” ujarnya.

Asep memaparkan, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan beban pembersihan tertinggi, di mana sebanyak 200 personel berhasil mengangkut 230 meter kubik sampah dengan berat total sekitar 50,61 ton. Para petugas didukung 18 road sweeper, 13 truk, dan 13 mini dump truk.

Kemudian, di Jakarta Utara, sebanyak 50 personel bekerja dengan dibekali 2 road sweeper, 4 truk, dan 2 mobil pick-up. Di Jakarta Barat, 100 petugas ditugaskan dengan dukungan 10 road sweeper dan 5 truk. Di wilayah Jakarta Selatan, 100 petugas dikerahkan dengan didukung 10 road sweeper, 3 truk, dan 10 mobil lintas. Adapun di Jakarta Timur, sebanyak 200 petugas bekerja dengan 8 road sweeper, 10 truk, dan 5 mobil lintas.

Asep menegaskan, kecepatan respons dan kerja keras seluruh personel menjadi kunci pemulihan kebersihan Jakarta, sehingga aktivitas warga dan lalu lintas di kawasan strategis dapat kembali normal.

“Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh petugas kebersihan yang tanpa lelah memulihkan Jakarta. Kami mengimbau warga turut menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan karena menjaga kota ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta juga masing-masing menjalankan perannya dalam menjaga Ibu Kota. Kedua institusi ini memiliki peran penting dalam upaya memulihkan Jakarta.

Dinkes DKI misalnya, bersiaga memberikan penanganan rujukan kesehatan bagi korban unjuk rasa ke sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di Jakarta. Selain menyiagakan faskes, Dinkes DKI Jakarta juga mengerahkan ambulans dan petugas kesehatan ke beberapa titik di sekitar lokasi unjuk rasa.

“Kami sudah melayani setidaknya 341 pasien, dengan rincian jumlah pasien terdiagnosa ada 200 orang dan dalam konfirmasi rumah sakit sebanyak 141 orang. Kami juga merujuk pasien-pasien ini ke sejumlah faskes di Jakarta, baik RS pemerintah maupun swasta,” terang Kepala Dinkes DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, di Jakarta, pada Sabtu (30/9). 

Lebih lanjut, Ani memaparkan, sebanyak 29 ambulans mobil dan satu ambulans motor, 8 dokter, 60 perawat, serta 8 pengemudi ambulans disiagakan selama unjuk rasa. Tim ambulans ditempatkan di lokasi aman untuk memudahkan evakuasi. Ia juga menyiapkan unit ambulans cadangan terdekat apabila dibutuhkan penambahan personel di lokasi unjuk rasa. Selain itu, sebanyak 44 puskesmas bersiaga 24 jam dan 31 RSUD siap menerima rujukan korban unjuk rasa.

Di sisi lain, Dinsos DKI juga menyiapkan bantuan sosial (bansos) bagi korban unjuk rasa, baik korban yang dinyatakan meninggal maupun yang sedang dirawat di fasilitas kesehatan di Jakarta. Kepala Dinsos DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menyatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mendapatkan daftar nama dan alamat korban unjuk rasa.

“Tentunya, Dinsos hadir. Kami memberikan bantuan sosial dan pendampingan psikososial bagi korban unjuk rasa. Bantuan tersebut berupa penyiapan kebutuhan dasar bagi korban dan keluarganya, mengingat kondisi sejumlah korban saat ini tidak dapat optimal beraktivitas kembali dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan keluarga,” ungkap Iqbal, di Jakarta, pada Sabtu (30/9).

Bansos diberikan kepada korban ber-KTP DKI Jakarta. Petugas Dinsos DKI Jakarta akan melakukan home visit untuk memastikan akurasi data. Jika terverifikasi dan akurat, bansos segera diberikan.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga bergerak cepat memulihkan dan memperbaiki sejumlah fasilitas umum yang rusak pasca-unjuk rasa, termasuk stasiun MRT Jakarta dan halte Transjakarta. Selama perbaikan dilakukan, Pemprov DKI Jakarta menggratiskan tarif kedua transportasi publik tersebut selama sepekan, terhitung sejak 31 Agustus-7 September 2025.

Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, usai mendampingi Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengunjungi rumah duka almarhum Affan Kurniawan di Jalan Lasem, Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (30/8).

“Pagi hari ini, saya secara langsung sudah keliling ke tempat-tempat terjadinya peristiwa semalam, baik yang rusak, terbakar, dan sebagainya. Saya sudah melihat secara keseluruhan, kemudian melakukan koordinasi dengan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, ada beberapa hal yang langsung kami tindaklanjuti bersama. Sampai dengan satu minggu ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan layanan Transjakarta dan MRT,” terang Gubernur Pramono.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan transportasi publik di bawah koordinasi Pemprov DKI Jakarta, seperti MRT Jakarta dan TransJakarta yang terdampak aksi unjuk rasa, dapat mulai beroperasi secara bertahap melayani warga di halte dan stasiun yang masih berfungsi dengan baik. Untuk halte dan stasiun serta fasilitas umum yang rusak, seperti sistem pembayaran (tap in/tap out) di halte Transjakarta yang rusak akibat terbakar, segera diperbaiki.

Gubernur Pramono menegaskan, seluruh petugas PPSU bersama Pasukan Pelangi akan bekerja optimal untuk memastikan kebersihan dan penataan kota dapat kembali normal. Pada hari Minggu, seluruh petugas PPSU dan Pasukan Pelangi bahkan masuk kerja demi membantu percepatan penanganan kebersihan dan penataan kota.

Gubernur Pramono juga mengajak semua pihak, mulai dari internal Pemprov DKI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI, hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan ibu kota.

“Menjaga Jakarta tidak cukup hanya dilakukan Pemprov DKI, tetapi juga perlu keterlibatan publik. Karena itu, kami akan menggelar rapat Forkopimda, yang tidak boleh diwakilkan, semua harus hadir. Kami juga akan berkoordinasi dengan pimpinan ormas, baik kepemudaan, keagamaan, maupun lainnya, untuk bersama-sama menjaga Jakarta,” jelasnya.

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Indonesia secara daring pada Sabtu (30/8).

Gubernur Pramono menjelaskan, dalam rapat tersebut Mendagri Tito memberikan sejumlah arahan, antara lain menunda sementara perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah, mengurangi acara selebrasi berlebihan yang bersifat hura-hura atau menunjukkan kemewahan, serta menjaga komunikasi publik pejabat daerah agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Akhir kata, Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama #JagaJakarta. Mari saling menjaga agar ruang publik tetap aman dan nyaman untuk semua. Apabila menemukan situasi darurat, butuh penanganan cepat, atau ingin menyampaikan laporan, segera hubungi 112 (gratis dan 24 jam siap melayani) atau aplikasi JAKI. (WEB)