Usulan Jabatan Kades 9 Tahun, Menteri Desa: Presiden yang Putuskan

01 Feb 2023, 20:19 WIB

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar (IDN Times/Aryodamar)

Bintan, IDN Times - Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menyebut pemerintah akan menampung segala usulan mengenai revisi Undang-Undang Desa, termasuk mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa hingga sembilan tahun.

Meski begitu, Halim menyebut, keputusan ada di tangan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, sebagai menteri ia tidak berwenang memutuskan.

"Nanti Pak Presiden yang memutuskan, sebagai menteri tidak bisa mengambil keputusan, kita hanya menyiapkan berbagai narasi, fakta-fakta yang ada, yang akan kita laporkan," ujarnya saat ditemui di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (1/2/2023).

1. Perpanjangan masa jabatan kades bukan satu-satunya hal yang dibahas

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar (IDN Times/Aryodamar)

Halim menerangkan perpanjangan masa jabatan kepala desa bukan satu-satunya konteks yang dibahasa dalam revisi UU Nomor 6 Tahun 2016 tersebut. Ada sejumlah hal lain yang juga direvisi.

"Misalanya pola hubungan kepala desa dengan perangkat desa itu harus ditata lebih bagus lagi, " ujarnya.

"Eksistensi perangkat desa harus ditata lebih bagus lagi, hari ini perangkat desa kasihan, tidak punya jenis kelamin yang jelas, ASN bukan PPPK bukan, makanya harus ada cantolan regulasi yang kuat untuk perangkat desa, Kesejahteraan perangkat desa harus terus kita pikirkan," imbuh Halim.

2. Pemerintah janji ambil keputusan terbaik

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar (IDN Times/Aryodamar)

Halim menyebut pemerintah terus menelaah segala masukan yang ada. Negara berjanji akan mengambil keputusan terbaik dalam hal ini.

"Tetapi basis utama adalah kesejahteraan, apapun yang kita lakukan, revisi UU Desa, termasuk di dalamnya berbicara aspirasi penambahan masa jabatan kepala desa, basis utamanya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

3. Kepala desa demo ke DPR minta perpanjang masa jabatan hingga 9 tahun

Ilustrasi ASN. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Diketahui, sejumlah kepala desa dari berbagai daerah sempat berunjuk rasa di Gedung DPR. Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa dan meminta jabatan kepala desa berubah, dari semula enam tahun menjadi sembilan tahun.

“Kami meminta pemerintah agar UU Desa direvisi, jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun,” kata Kepala Desa Poja, Robi Darwis.

Dia menganggap jabatan kepala desa enam tahun terlalu singkat. Masa jabatan itu juga dinilai kurang efektif untuk menjalankan program desa.