UU Parpol Diuji ke MK: Ketua Umum Dibatasi 5 Tahun-Tak Bisa Diperpanjang

Adapun, Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik berbunyi, “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”.

Sementara, Pasal 34 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyatakan, “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Para pemohon menilai, pasal yang diuji telah membuka ruang terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam tubuh partai politik, tanpa adanya batasan yang jelas terhadap masa jabatan ketua umum partai politik. Akibatnya, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, berpotensi bergeser menjadi dominasi elite partai politik tertentu yang mengendalikan arah kebijakan dan rekrutmen politik secara terus-menerus.

Dengan berlakunya ketentuan dalam pasal tersebut, para pemohon sebagai warga negara, pemilih, dan mahasiswa menjadi tidak dapat memastikan bahwa proses demokrasi internal partai politik berjalan secara terbuka, demokratis, dan akuntabel. Padahal, partai politik merupakan institusi yang menjalankan fungsi publik dan memperoleh pembiayaan dari negara.

Para pemohon juga mengaku berpotensi kehilangan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Tidak adanya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menyebabkan proses regenerasi politik menjadi tertutup dan cenderung hanya memberikan ruang kepada kelompok elite tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan internal partai politik.

"Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam pasal a quo, telah tercipta hambatan struktural bagi generasi muda, termasuk para pemohon sebagai mahasiswa, untuk memperoleh akses yang adil dalam proses politik nasional. Dominasi elite partai politik secara terus-menerus menyebabkan proses kaderisasi dan rekrutmen politik tidak berjalan secara terbuka, dan kompetitif, sehingga peluang munculnya kepemimpinan baru yang progresif dan demokratis menjadi terhambat," ujar para pemohon dalam dokumen permohonan yang diajukan.

Oleh sebab itu, para pemohon meminta agar MK menyatakan Pasal 23 ayat 1 juncto Pasal 34 ayat 1 huruf c UU Partai Politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional).

MK diminta mengubah bunyi pasal itu menjadi, “Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara periodik untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan ketua umum partai politik hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya guna menjamin prinsip demokrasi internal, pembatasan kekuasaan, serta akuntabilitas partai politik yang menerima bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

MK juga perlu memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai batasan masa jabatan kepengurusan dan ketua umum partai politik secara jelas dan tegas, dalam perubahan Undang-Undang tentang Partai Politik berikutnya. Hal itu dianggap perlu, guna menjamin pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, memperkuat sistem demokrasi internal partai politik, serta mewujudkan prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum, dalam perubahan UU Parpol selanjutnya.