Jakarta, IDN Times - Pemerintah akhirnya mencabut aturan vaksin Gotong Royong mandiri atau individu berbayar.
Eks anggota Komisi IX, yang sekarang di Komisi VII DPR RI, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengomentari hal tersebut. Politikus PDIP yang pernah mengkritisi soal vaksin berbayar ini pun mendukung langkah pemerintah.
"Harusnya memang begitu. Negara tidak bilang berbisnis dengan rakyatnya," kata Ribka saat dihubungi, Sabtu (17/7/2021).
Ribka mengatakan program vaksin berbayar adalah suatu kesalahan. Dia menduga vaksin berbayar dibatalkan karena pemerintah sadar melakukan kesalahan.
"Mungkin pemerintah baru sadar, kalau (vaksin) berbayar itu salah. Melanggar konstitusi," ucapnya.
Sekadar informasi, saat ini pemerintah juga sedang mempercepat proses vaksinasi agar tercipta herd immunity atau kekebalan bersama di tengah masyarakat.
Selain melakukan melakukan vaksinasi massal, Ribka mengatakan, pemerintah bisa memberikan bantuan berupa makanan dan vitamin agar imunitas masyarakat tetap terjaga.
Ribka Tjiptaning beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan karena menolak vaksinasi COVID-19. Di tengah polemik, Ribka dipindahkan dari Komisi IX yang membidangi kesehatan ke Komisi VII yang membidangi energi.
Kini, di tengah polemik vaksin berbayar, Ribka pun memberikan respons. Ia mengaku tak kaget dengan rencana vaksinasi COVID-19 berbayar.
"Yang pasti prediksinya (saya) menjadi sebuah kejadian (kenyataan) saat ini," ujar Ribka saat dihubungi Senin (12/1/2021) malam.
Saat masih di Komisi IX DPR, Ribka menolak vaksin saat rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dia menjelaskan negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.
Dia mengatakan berbicara seperti itu berdasarkan pengalaman dan analisanya. "Pada kesimpulannya penanganan virus seperti ini, ujung-ujungnya adalah jual beli vaksin," kata Ribka.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah memutuskan mencabut vaksin Gotong Royong individu berbayar. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021) sore.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.
Menurut Pramono, sesuai arahan Presiden Jokowi, semua vaksin harus diberikan secara gratis kepada masyarakat.
"Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," jelas Pramono.
Untuk Vaksin Gotong Royong, Pramono menegaskan, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan dibagikan secara gratis kepada karyawannya.
"Hal yang berkaitan dengan Vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawannya, sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang Gotong Royong maupun yang sekarang, mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ujar Pramono.