Vaksinasi Papua Harus Digenjot Agar PON XX Bisa Ditonton

09 Sep 2021, 10:41 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy kunjungan kerja ke Papua. (dok. Kemenko PMK)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meminta agar vaksinasi COVID-19 di Papua digenjot sebelum perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX digelar. Dia mengatakan, saat ini vaksinasi di Papua sudah mencapai 51 persen, dan berharap angkanya bisa menyentuh 80 persen.

"Saya mohon partisipasi seluruh warga Papua untuk mempercepat vaksinasi karena sekarang ini masih 51 persen. Kalau bisa sampai 80 persen saat PON terjadi," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Kamis (9/9/2021).

1. Percepatan vaksin bisa buka akses penonton PON

Menko PMK Muhadjir Effendy kunjungan kerja ke Papua. (dok. Kemenko PMK)

Percepatan vaksinasi, menurut Muhadjir, sangat penting agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan dan mendukung para atlet secara langsung di setiap venue PON yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, dan Timika. Sebab, dengan tingkat vaksinasi yang tinggi, rasa aman menonton sebuah pertandingan lebih baik.

"Kalau memang dianggap aman dan betul-betul dimungkinkan, bisa saja nanti PON dibuka untuk penonton dengan syarat-syarat tertentu. Karena ini kan pesta olahraga, kalau gak ada penonton kan ibarat tak pakai lauk," ujar Muhadjir.

2. PON diharapkan bisa genjot perekonomian Papua

Pengguna jasa bandara bersama petugas mencoba permainan interaktif yang disediakan area promosi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Terminal Domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (1/7/2021). (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengimbau seluruh warga Papua untuk segera melakukan vaksinasi. Muhadjir menuturkan, salah satu kunci sukses penyelenggaraan PON XX Papua yaitu dengan tercapainya target vaksin dan berimbas pada terbukanya akses penonton.

Dengan terbukanya akses bagi penonton, menurut Muhadjir, ada efek domino yang muncul, khususnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, meskipun masih dalam kondisi pandemik COVID-19, pemerintah berharap PON bisa menjadi momentum untuk kebangkitan perekonomian Papua.

"Yang jelas, protokol kesehatan juga harus dipatuhi betul sambil kami melihat-lihat dan mempertimbangkan untuk menetapkan apakah bisa ditonton atau tidak, siapa saja yang bisa menonton, dan ketentuan apa saja nanti yang harus dipenuhi oleh mereka untuk setiap event dari PON," ucapnya.

3. Asrama atlet akan dimanfaatkan STFT setelah PON berlangsung

Sejumlah orang berpakaian adat nusantara menari di halaman Kantor Gubernur Papua, Sabtu (19/6/2021). Jelang 105 hari Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 edisi Kota Jayapura di tandai pemukulan tifa, pelepasan balon lampion ke udara, tarian nusantara. (ANTARA FOTO/Indrayadi TH)

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan pemerintah telah menyiapkan asrama dan rusun untuk memfasilitasi para atlet dan delegasi dari 34 provinsi selama ajang PON XX Papua berlangsung. Total, ada 35 asrama dan rusun yang disediakan pemerintah pusat dan tersebar di seluruh wilayah penyelenggaraan PON.

"Ini memang bagian dari kebijakan pemerintah untuk menyiapkan asrama atlet dalam rangka PON di Papua ini. Ada 35 yang dibangun di semua tempat, mulai dari Kabupaten dan Kota Jayapura, Merauke, dan Timika," jelas Muhadjir.

Muhadjir menambahkan, pemerintah pusat telah membuat kebijakan agar asrama atlet itu dibangun di tempat yang nantinya akan bisa digunakan lebih lanjut setelah PON. Antara lain, seperti asrama yang dibangun di lingkungan STFT, Kota Jayapura.

"Jadi, agar bangunan ini tidak mubazir dan termanfaatkan dengan baik pasca PON. Nantinya pun akan langsung diambil alih, dihibahkan kepada pimpinan STFT untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pendidikan di STFT," tutur Muhadjir.