Presiden Korsel Dorong Korut Duduk Bersama Bahas Perdamaian
- Presiden Korsel Lee Jae Myung mendorong perundingan damai untuk mengganti gencatan senjata Korea dengan rezim formal, melibatkan Korsel, Korut, AS, dan kemungkinan China.
- Korut menolak tawaran dialog, menyebut Korsel negara paling bermusuhan, memperkuat pertahanan perbatasan, serta mengecam latihan gabungan AS-Korsel dan rencana kapal selam nuklir Seoul.
- Lee juga menekankan penguatan hubungan dengan Jepang, persatuan domestik, serta penyitaan aset kolaborator pro-Jepang untuk mendukung pejuang kemerdekaan dan keluarga mereka.
Jakarta, IDN Times - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung mendorong dialog baru untuk mengganti gencatan senjata di Semenanjung Korea dengan rezim perdamaian formal. Dorongan tersebut disampaikan Lee dalam pidato memperingati 81 tahun pembebasan Korea dari penjajahan Jepang pada Sabtu (15/8/2026).
Melalui inisiatif ini, Seoul berupaya membatasi perkembangan kemampuan nuklir Korea Utara (Korut) sekaligus mengakhiri status perang yang telah berlangsung lama.
Kedua Korea secara teknis masih berada dalam status perang karena Perang Korea pada 1950-1953 hanya diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pimpinan Amerika Serikat (AS), Korut, dan China.
Untuk mengatasi hal tersebut, Lee memperluas tiga prinsip yang diusulkannya tahun lalu, menghormati sistem politik Pyongyang, menolak penyerapan wilayah, dan menahan diri dari tindakan permusuhan, dengan menawarkan perundingan yang melibatkan Korsel, Korut, dan AS, atau bersama China, dilansir Korea JoongAng Daily. Ia menekankan pentingnya membangun pengamanan berlapis dan menjalankan langkah preventif guna meredakan ketegangan regional.
1. Sikap penolakan dari pihak Korut
Kim Jong Un dan Menteri Pertahanan Rusia berpartisipasi dalam serangkaian upacara resmi untuk merayakan peringatan 70 tahun Hari Kemenangan dalam Perang Pembebasan Tanah Air Besar. (Mil.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Upaya diplomasi Seoul menghadapi tantangan besar karena Pyongyang secara tegas menolak tawaran keterlibatan tersebut, dilaporkan The Guardian. Pemimpin Korut Kim Jong-un bahkan telah meninggalkan kebijakan reunifikasi, menetapkan Korsel sebagai negara paling bermusuhan, dan memerintahkan penguatan pertahanan di garis depan.
Selain menolak dialog, Pyongyang mengecam latihan militer gabungan antara Washington dan Seoul sebagai bentuk provokasi. Pihak Korut juga melayangkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah Korsel untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir.
2. Penguatan hubungan bilateral Korsel-Jepang
Bendera Jepang (Toshihiro Oimatsu from Tokyo, Japan, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons) Di samping isu Semenanjung Korea, Lee menekankan pentingnya memperkuat hubungan bilateral antara Korea dan Jepang. Ia menilai diplomasi antarjemput yang dinamis selama setahun terakhir telah berhasil membangun fondasi kepercayaan untuk menunjang peran internasional Seoul.
Lee berharap kedua negara tetangga dapat memasuki enam dekade mendatang dalam ikatan perdamaian dan kemakmuran bersama. Pemerintahannya berkomitmen terus menjalankan diplomasi pragmatis yang berorientasi pada kepentingan nasional.
3. Arah kebijakan domestik dan pemulihan aset sejarah
Bendera Korea Selatan (pexels.com/byunghyun) Pada lingkup domestik, Lee menyerukan persatuan politik dan meminta agar perbedaan tidak berkembang menjadi permusuhan guna mewujudkan visi "pembebasan baru" bagi bangsa. Ia menegaskan perlunya menata ulang sumber daya nasional agar Korsel tumbuh menjadi negara yang tak tertandingi dan sangat dibutuhkan oleh dunia internasional.
Pemerintah Korsel juga terus mengintensifkan upaya penyitaan aset yang dikumpulkan oleh kolaborator pro-Jepang berdasarkan undang-undang yang disahkan pada Juni. Seluruh proses dari aset pemulihan tersebut nantinya akan dialokasikan secara khusus untuk memberikan penghormatan serta dukungan finansial bagi pejuang kemerdekaan dan keluarga mereka yang masih hidup.
