Ternyata, Ini Modus Kepala Daerah Dibodohi Lewat Belanja Pegawai
Mendagri Tito Karnavian (Dokumen Kemendagri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap, ternyata anggaran daerah kebanyakan digunakan untuk belanja pegawai dan operasional. Tito turut menyinggung bagaimana modus kepala daerah dibodoh-bodohi perkara penyusunan anggaran tersebut.
“Kami sudah berkeliling ke beberapa daerah, saya gak ingin sebutkan daerahnya, tidak enak. Hampir semua daerah proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu yang langsung ke masyarakat, apakah untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain,” kata Tito dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2021, yang disiarkan melalui YouTube Bappenas RI, Selasa (4/5/2021).
Baca Juga: Jokowi Ungkap 3 Hikmah Pandemik COVID-19 di Depan Kepala Daerah
1. Belanja pegawai mencapai 80 persen
Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief RahmatLebih meresahkan lagi, kata Tito, ternyata ada beberapa daerah yang anggaran belanja pegawai dan operasionalnya sampai 80 persen. Anggaran tersebut dicairkan melalui rapat-rapat bertemakan penguatan, yang ujung-ujungnya dibagikan kepada peserta rapat sebagai honor.
“Sebagian besar (daerah belanja pegawai) hampir 70 persen, bahkan ada yang 80 persen. Programnya macam-macam, penguatan ini, penguatan ini. Saya sampaikan kapan kuatnya itu,” ungkap Tito.
“Penguatan terus dengan rakor, rakor isinya honor,” tambahnya.
2. Kepala daerah tidak mengetahui proporsi anggaran
(Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian) Dok Kementerian Dalam NegeriEditor’s picks
Setelah melakukan penelusuran lebih lanjut, mantan Kapolri itu mendapati, anggaran belanja pegawai dan operasional bisa membangkak karena banyak kepala daerah yang tidak memahami mekanisme anggaran.
“Karena diajukan oleh Bappeda, diajukan Sekda, yang penting apa yang dititipkan kepala derah terakomodir, kemudian main tanda tangan saja,” tuturnya.
Dampak dari minimnya belanja modal adalah jalan-jalan yang rusak hingga sampah yang bertebaran. “Kenapa? Karena modalnya kecil.”
Baca Juga: Dorong PEN, Jokowi Minta Dana APBD Jangan Cuma 'Parkir' di Bank
3. Meminta belanja modal dinaikkan
Ilustrasi neraca perdagangan. (IDN Times/Mardya Shakti)Di akhir percakapan, Tito berharap supaya anggaran belanja modal ditingkatkan. Dia mewanti-mewanti, tanpa menyebutkan namanya, daerah yang anggaran belanja modalnya hanya 12 persen.
“Artinya, belanja operasionalnya 88 persen. Nanti 12 persen itu digunakan untuk pegawai rapat-rapat 3-4 persen, jadi yang sampai ke masyarakat 7-8 persen,” terang dia.
Tito menutup, “Tolong kepala daerah baru jangan mau dibodoh-bodohi. Buat tim khusus, tim teknis. Untuk penyusunan RKP, APBD, dll. Tolong porsi belanja modal ditambah 30-40 (persen).”
Baca Juga: Sri Mulyani Sesalkan Dana Daerah Tak Digunakan Pemda
Berita Terkini Lainnya
