Video Warga Terobos Masuk Saat Sidang DPRD Depok, Ini Penjelasannya

03 Jan 2023, 12:44 WIB

Salah seorang warga yang tergabung dalam LSM memprotes anggota DPRD yang tidak hadir pada sidang paripurna DPRD Kota Depok. (Istimewa)

Depok, IDNTimes - Sebuah video beredar memperlihatkan sejumlah warga yang tergabung dalam sebuah LSM merangsek masuk saat penutupan sidang Pembukaan Masa Sidang Pertama Tahun 2023 di DPRD Kota Depok, Senin (2/1/2023). Aksi tersebut sempat menjadi perhatian anggota DPRD dan Pemerintah Kota Depok usai mengikuti sidang.

Dalam video tersebut, terlihat sejumlah warga memprotes ketidakhadiran secara langsung anggota DPRD Kota Depok selama sidang. Bahkan sejumlah warga membentangkan poster bertuliskan 'Pecat wakil rakyat yang sering bolos'. Ada juga poster bertuliskan 'Wakil rakyat yang sering bolos jangan dipilih lagi', dan sejumlah tulisan lainnya.

Melihat aksi tersebut, dengan sigap petugas pengamanan berhasil menggiring warga yang protes keluar dari ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok.

1. Bukan ricuh namun bentuk penyampaian aspirasi

Sejumlah warga memprotes ketidak hadiran anggota DPRD pada sidang di ruangan rapat Paripurna DPRD Kota Depok. (Istimewa)

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Sekretariat DPRD Kota Depok Kania Parwati menuturkan, kehadiran sejumlah warga pada saat penutupan sidang bukan bentuk kericuhan. Dia menilai aksi yang dilakukan warga merupakan penyampaian asiprasi terhadap DPRD Kota Depok.

“Tidak melihatnya sebagai kericuhan, namun merupakan penyampaian aspirasi,” ujar Kania kepada IDN Times, Selasa (3/1/2023).

Kania mengatakan, saat aksi berlangsung sejumlah warga menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Depok. Warga yang melakukan aksi telah ditemui dan diterima Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kota Depok.

“Penyampaian aspirasi kebetulan ke Badan Kehormatan, begitupun dengan data jumlah anggota DPRD yang hadir,” kata Kania.

2. Enam anggota DPRD tidak hadir akan ditindaklanjuti BKD

Sejumlah warga melakukan aksi sebagai bentuk protes ketidak hadiran anggota DPRD pada sidang Paripurna DPRD Kota Depok. (Istimewa)

Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara BKD DPRD Kota Depok Fransiscus Samosir mengatakan, telah menemui dan menerima warga yang protes tersebut. Dalam pertemuan, warga mempertanyakan anggota DPRD Kota Depok yang tidak hadir tatap muka saat sidang.

“Ya mereka mempertanyakan anggota dewan yang tidak hadir, memang ada yang tidak ikut tatap muka namun mengikuti secara virtual,” ujar Fransiscus saat dihubungi via telepon.

Berdasarkan absensi, DPRD Kota Depok memiliki 50 anggota dari sejumlah fraksi. Pada sidang tersebut mengacu pada absensi, sebanyak 20 anggota mengikuti tatap muka, 20 anggota secara virtual, tiga anggota meminta izin, dan satu anggota mengalami sakit.

“Untuk enam anggota lainnya sedang kami tindaklanjuti,” terang Fransiscus.

3. Penjelasan BKD soal menghadiri sidang secara virtual

Gedung DPRD Kota Depok yang berada di kawasan GDC, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Fransiscus mengungkapkan, dalam pembukaan masa sidang pertama tahun 2023, DPRD Kota Depok memberlakukan dua mekanisme, yakni tatap muka dan virtual. BKD tidak menampik aturan PPKM baru dihapuskan pada Jumat (30/12/2022), namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, baru menyosialisasikan saat sidang paripurna DPRD Kota Depok berlangsung.

“Pak Luhut baru kemarin menyosialisasikan pencabutan, jadi karena kemarin masih PPKM pemberlaku virtual tidak diharuskan hadir,” ungkap Fransiscus.

Terkait enam anggota dewan yang tidak hadir, BKD akan segera menggelar rapat internal membahas persoalan di lingkup DPRD Kota Depok, termasuk aturan PPKM. Begitupun membahas anggota DPRD yang kerap mangkir saat sidang paripurna.

"BKD Kota Depok telah memberikan teguran kepada dewan yang suka mangkir, apabila teguran tidak diindahkan, dewan yang kerap bolos akan diserahkan ke fraksinya, tapi selama ini setelah ditegur mereka patuh kembali," tutup Fransiscus.