Wagub DKI: KPK Tak Perlu Panggil Anies dalam Kasus Rumah DP 0 Rupiah

Riza beranggapan jika semua urusan harus melibatkan pemerintah daerah, maka tak akan ada waktu bekerja. Hal ini dianalogikan Riza jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki perkara maka Menteri BUMN Erick Thohir harus hadir memberikan keterangan.

"Kalau semua urusan BUMN kemudian menteri BUMN dipanggil, kemudian urusan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) gubernur-wagub dipanggil, ya gak bisa kerja kita semua," ujarnya.

Maka itu, kata Riza, semestinya Anies juga tak perlu harus sampai dipanggil KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah rumah DP 0 rupiah. "Ya gak perlu sampai pemanggilan demikian," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra ini merasa KPK sudah sangat mengerti harus memanggil siapa sebagai saksi atau pihak yang perlu dimintai keterangan. Maka itu, terkait kasus ini, ia menyerahkan seluruh mekanismenya pada KPK.

"Jadi saya kira KPK sangat profesional sangat mengerti tahu siapa yang harus ditanya, siapa yang harus diklarifikasi, sampai siapa yang harus dipanggil dan lain sebagainya," ujar Riza.

Perlu diketahui, KPK tak menutup kemungkinan bakal memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah, yang menjerat Direktur Utama (Dirut) PD Sarana Jaya Yoori C Pinontoan. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan tersebut berpotensi dipanggil, guna dimintai keterangan oleh penyidik komisi antirasuah.

"Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat yang merasakan kemudian yang mengetahui secara peristiwa ini, kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin, tentu nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 15 Maret 2021.

KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, yakni Yoory Corneles (YC) selaku Dirut PD Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA). Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.

Dari total sembilan pembelian tanah yang berhasil dilaporkan ke KPK, kerugian yang diterima negara sekitar Rp1 triliun dan keempat orang tersebut terjerat beberapa pasal yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.