Wagub DKI Tak Masalah DPRD Usul Anggaran Rp49 M buat Kunjungan Dapil

16 Nov 2021, 16:00 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, tak mempermasalahkan anggaran Rp49 miliar untuk kunjungan daerah pemilihan (dapil) yang diusulkan DPRD DKI Jakarta. Anggaran itu diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022.

“Tentu tidak ada masalah, yang penting semuanya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ada, untuk kepentingan masyarakat banyak,” kata Riza kepada wartawan, Senin (15/11/2021).

1. Anggota DPRD akan dapat jatah Rp460,8 juta setahun

Sekjen Kemendagri Hudori bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta Memperingati HUT ke-494 Kota Jakarta di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/6/2021). (Dok. Kemendagri)

Riza mengatakan semua program yang dianggarkan di APBD dianggarkan untuk kepentingan membangun Jakarta dan telah disepakati peruntukkannya.

“Semua program yang dianggarkan di APBD semua untuk kepentingan membangun kota Jakarta, agar maju kotanya, bahagia warganya,” tutur Riza.

Sebelumnya, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD DKI Augustinus menjelaskan anggaran sebesar Rp49 miliar itu akan dibagi 12 bulan kepada 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

“Jadi sebulan Rp4 miliar buat 106 anggota dewan kali 12 bulan, (jadi) Rp49 miliar,” terangnya.

Jika dibagi rata, setiap anggota DPRD akan mengantongi uang kegiatan sebesar Rp38,4 juta per bulannya. Apabila usulan ini dikabulkan dan diteken menjadi APBD DKI Jakarta 2022, setiap anggota DPRD DKI akan mendapatkan anggaran Rp460,8 Juta dalam satu tahun anggaran.

2. Digunakan buat beli snack, sewa bangku dan tenda

Ilustrasi permukiman kumuh (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Agustinus menyampaikan, uang itu nantinya digunakan untuk pengadaan snack, sewa bangku dan tenda bagi masyarakat di daerah dapil anggota DPRD tersebut.

“Rinciannya untuk kunjungan ke daerah pemilihan itu ada masyarakat yang diundang diberi snack dan makan. Ada berupa buku sama pulpen, ada sewa bangku, tenda,” kata Agustinus.

Nantinya, sistem pelaporan kegiatan anggaran ini akan sama seperti reses. Dia menyebut, kegiatan ini semacam pra-reses, anggota DPRD DKI melakukan komunikasi dengan masyarakat di daerah dapilnya untuk menampung aspirasi warga.

“Jadi setiap mereka melakukan komunikasi dengan masyarakat, ada masalah di dapil masing-masing terus laporannya sesuai dengan komisi masing-masing,” tutur dia.

3. Dilakukan sebulan sekali

(Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono) Instagram.com/@gembongwarsono

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menuturkan kunjungan dapil ini akan dilakukan setiap bulan. Nantinya, kegiatan fokus pada penyampaian program dan pemetaan masalah di wilayah dapil.

“Sebulan sekali. Jadi biar ada kedekatan dengan wakil dan warganya dengan kegiatan terjun ke masyarakat. Misal ke daerah banjir, permukiman kumuh,” terangnya.

Anggota DPRD sebenarnya dapat melakukan kegiatan kunjungan kerja ke dapil melalui program reses. Namun, Gembong menyebut, kunjungan dapil ini berbeda dengan reses.

“Beda. Kalau reses itu kan kita menyerap, kita lebih banyak mendengarkan apa yang menjadi persoalan masyarakat. Tetapi kalau kita kunjungan, itu bisa timbal balik, dalam arti kita membawa program pemerintah daerah yang bisa kita sosialisasikan di tengah masyarakat,” tutur dia.