Wakil Ketua Baleg DPR Ungkap soal Ancaman AI Era Pemilu

Doli menyebutkan pengalaman Pemilu 2024 yang menjadi pelajaran tentang bahaya penerapan teknologi di ruang politik tanpa dasar hukum yang tajam. Penggunaan sistem rekapitulasi digital (Sirekap) oleh KPU yang awalnya ditujukan sebagai alat bantu tanpa payung hukum yang matang, justru memicu perdebatan politik dan kegaduhan publik.

Menurutnya dalam dunia politik, aturan yang sudah hitam-putih saja masih bisa ditarik menjadi abu-abu, apalagi jika sejak awal hukumnya sudah abu-abu.

“Yang hari ini merasa menang, besok bisa berubah, ribut. Nah akhirnya ya kembali saja kalau gitu kita tutup, kita tetap balik ya ke manual. Jadinya backfire dan waste gitu, ya. Sesuatu yang kita buat tanpa aturan jelas, ya, apalagi masuk dalam wilayah politik, itu jadi akhirnya jadi sia-sia," ungkapnya.

Doli juga mengungkapkan masalah utama di Indonesia terletak pada penegakan hukumnya. Aturan yang bersifat mengikat (hard law) saja masih sering sulit diimplementasikan dan rawan negosiasi di lapangan, terlebih jika hanya mengandalkan aturan yang tidak mengikat atau soft law.

Karena itu, regulasi AI di Indonesia tegas membutuhkan payung hukum yang kuat dan memiliki daya paksa.

“Aturan banyak, bagus, indah, segala macam gitu ya, tapi selalu tidak bisa diimplementasikan,” ungkapnya.

Menurut Doli, DPR dan Pemerintah hingga saat ini memang belum resmi membuka pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, ketika RUU Pemilu nantinya dibahas, pengaturan AI tidak boleh berhenti di ranah pemilu saja. AI memiliki cakupan yang sangat luas, dimana sesuatu yang awalnya bukan urusan politik bisa saja akhirnya berdampak besar pada politik.

Indonesia dinilai membutuhkan Undang-Undang khusus AI yang terintegrasi dengan UU ITE serta UU Keterbukaan Informasi Publik, sehingga penanganannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Nah tinggal persoalannya menurut saya, kalau dikaitkan dengan pemilu, dengan kompleksitas masalah artificial intelligence, ya memang mungkin kita perlu memasukkan beberapa pasal atau bahkan bab khusus di Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan in,” ungkapnya.

Selain itu, Doli juga menyampaikan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada tiga masalah klasik infrastruktur digital yang belum tuntas dan memang harus disiapkan.

Pertama, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jaringan internet dan pasokan listrik di berbagai daerah. Kedua, kesiapan literasi digital masyarakat yang mencakup kemampuan teknis hingga kesiapan mental. Ketiga, ancaman keamanan siber (cyber security).

Loncatan teknologi ke era AI jangan sampai membuat negara mengabaikan PR dasar ini, yang jika tidak disiapkan akan berujung pada kegagalan sistem.

“Jadi artinya persiapan untuk kita menjadi masyarakat negara dengan agenda apapun termasuk politik dan pemilu itu memang betul-betul ya siap untuk menghadapi perkembangan seperti ini, jangan sampai itu menjadi backfire,” lanjut Doli.

Doli menegaskan bahwa kehadiran AI dalam pemilu adalah realitas yang tidak bisa dimungkiri. Namun, untuk mencegah kerugian politik dan sosial yang lebih besar, Indonesia harus berani mengambil langkah tegas melalui pembentukan hard law secara menyeluruh guna memastikan teknologi hadir untuk memperkuat, bukan merusak demokrasi.