Wakil Ketua MKD: Tak Masalah Anggota DPR Hillary Minta Ajudan TNI

Habiburokhman mengatakan, mendapat pengawalan itu diperbolehkan, dengan catatan ada personel yang bisa ditugaskan.

"Bu Hillary kan (anggota) Komisi I mitranya TNI, sepanjang ada SDM personel yang bisa ditugaskan untuk mendampingi beliau, menurut saya diperbolehkan," ucapnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menyebut, sebagian besar anggota DPR RI tidak meminta pengawalan khusus. "Tapi mungkin situasi dan kondisi Bu Hillary membutuhkan," katanya.

Sebelumnya, Hillary mengaku meminta ajudan dari TNI kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

"Banyak yang bertanya soal apakah benar saya meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI. Benar, saya menyurat ke KSAD untuk memohon bantuan pengamanan sesuai dengan Permen No 85 Tahun 2014," kata Hillary di akun Instagram-nya, @hillarybrigitta, dikutip Kamis, 2 Desember 2021.

Legislator muda ini menceritakan alasannya mengapa meminta ajudan pengamanan dari TNI ketimbang dari polisi. Hillary mengatakan, TNI secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat. Dia pun mengaku lebih nyaman bila mendapatkan ajudan dari TNI.

"Saya terlalu sering merepotkan Pak Kapolri kalau meminta dari kepolisian, terkait banyaknya kasus masyarakat kecil di Sulut yang saya kawal, saya merasa lebih nyaman kali ini meminta bantuan TNI," ucapnya.

"Kalau ditanya kenapa, jujur saja saya harus mengakui, cukup tidak mudah untuk menjadi seorang perempuan berusia 20-an dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak," sambung Hillary.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, mengatakan pihaknya akan memberikan teguran kepada Hillary. Menurutnya, tindakan teman sejawatnya itu dilakukan tanpa koordinasi dengan partai.

Ahmad menjelaskan, NasDem tidak pernah menginstruksikan untuk meminta ajudan pengamanan dari TNI. Menurutnya, permintaan Hillary untuk mendapatkan ajudan tidak mendesak. Dia pun meminta Dudung tidak menanggapi surat Hillary.

"Di partai tidak pernah menginstruksikan itu, apalagi meminta secara resmi seperti itu. Saya pikir KSAD tidak perlu menanggapi secara berlebihan, tidak perlu merespons itu karena menurutku tidak patut, karena alasan yang disampaikan seperti disampaikan tadi," kata Ahmad.

Lebih lanjut, dia mengatakan, ajudan pimpinan DPR saja berasal dari polisi. Pemberian ajudan kepada anggota DPR, sambungnya, diberikan oleh negara.

"Kalau secara normatif ya sebenarnya sah-sah saja. Kalau secara etis tidak pas. Kemudian kalau ada keperluan urgen ada kepolisian sebagai pengamanan, tapi apa hal yang mendesak menurut saya," ucap Ahmad.