Wamendagri Minta KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa

Menurut Bima, KDKMP tidak boleh dipersepsikan sebagai saingan minimarket. Sebab, koperasi tersebut memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu memotong rantai pasok dan mengurangi peran perantara sehingga harga di tingkat petani dapat meningkat, sedangkan harga untuk konsumen bisa ditekan.

"KDKMP ini menggabungkan, kebutuhan masyarakat, layanan pemerintah, dan layanan bisnis. Warga butuh apa, pemerintah melayani apa, subsidi-subsidi tadi, dan ketiganya adalah unit-unit usaha bisnis dan potensi kemitraan strategis," kata Bima.

Bima mengatakan, KDKMP juga diarahkan untuk mendukung distribusi bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT), beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), pupuk, serta gas LPG bersubsidi.

"KDKMP juga didorong membangun ekosistem bersama program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara lain dengan berperan sebagai agregator yang dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat setempat," kata dia.

Bima mengatakan, saat ini pengelolaan KDKMP masih berada dalam masa transisi sekitar dua tahun yang akan dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Setelah masa transisi berakhir, KDKMP diarahkan menjadi aset dan milik desa atau kelurahan.

Menurut Bima, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan KDKMP berjalan optimal. Mulai dari tahap perencanaan hingga pengawalan implementasi di lapangan.

"Ujung tombaknya tentu pemerintahan daerah. Pak Mendagri Tito sudah mengeluarkan surat edaran, memastikan agar kepala daerah memberikan full atensi, mulai dari perencanaan. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah silakan diselaraskan apabila ada hal yang perlu diakomodasi dengan KDKMP," ucap dia.