Wamendagri Ungkap 4 Hal Strategis Terkait DOB Papua

01 Sep 2022, 09:29 WIB

Wamendagri Wempi di Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di Aceh, Minggu (14/8/2022). (Dok/Puspen Kemendagri).

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, menyampaikan empat hal strategis terkait perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua saat rapat kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Selasa, 30 Agustus 2022.

Keempat hal tersebut meliputi persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, pengisian pejabat kepala daerah, kelanjutan pembangunan tiga DOB Papua, serta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

1. Agenda Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sudah ditetapkan tanggalnya

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo (IDN Times/Ilman Nafian)

Wempi menegaskan, berkaitan dengan agenda Pemilu 2024, pelaksanaannya akan berlangsung pada 14 Februari 2024. Sementara, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Terkait kebijakan DOB yang telah dibentuk di Papua, Wempi mengatakan, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022, UU Nomor 15 Tahun 2022, dan UU Nomor 16 Tahun 2022.

Menurut dia, saat ini kebijakan pembangunan tiga DOB di Papua terus disempurnakan. Utamanya terkait dengan masa transisi pemerintahan, serta persiapan-persiapan teknis lainnya. Dengan upaya tersebut, diharapkan segala prosesnya dapat berjalan baik dan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

2. Wamendagri berharap RUU Papua Barat Daya selesai tepat waktu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, mengunjungi Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (25/7/2022). (Dok. Puspen Kemendagri).

Wempi mengatakan, berkaitan dengan RUU Papua Barat Daya yang saat ini tengah berjalan, pemerintah telah melakukan diskusi secara komprehensif dengan DPR. Proses pembentukan RUU tersebut diharapkan dapat selesai tepat waktu.

“Kita berharap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan itu bisa disepakati bersama, sehingga bisa disahkan menjadi undang-undang ke depan,” ujarnya, di Ruang Mataram Gedung B DPD RI.

3. Wamendagri menanggapi berbagai aspirasi pada raker tersebut

IDN Times/ Helmi Shemi

Selama raker berlangsung, Wempi menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan para senator di Komite I DPD RI.

“Jadi tadi saya kira memang banyak pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komite I DPD RI dan sudah kita jawab,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Wempi hadir didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol dan PUM) Bahtiar, serta sejumlah pejabat Kemendagri lainnya.