Wamendagri, Ribka Haluk, rencanakan pembangunan perguruan tinggi negeri di Papua Tengah untuk peningkatan kualitas SDM dan percepatan pembangunan KIPP.
Universitas negeri di Papua Tengah ditargetkan beroperasi pada 2028 dengan standar nasional dan menjadi pusat pengembangan SDM unggul di wilayah tengah Papua.
Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengungkap rencana membangun perguruan tinggi negeri di Papua Tengah. Dia pun mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Tengah.
Hal tersebut disampaikan saat Ribka melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah, pada Selasa (18/11/2025).
Ribka juga memacu pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pembangunan fasilitas aparatur sipil negara (ASN), serta menyelaraskan agenda strategis daerah dengan prioritas nasional.
“Terutama dalam peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) melalui pendirian universitas negeri dan percepatan pembangunan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan),” ujar Ribka.
Dalam kesempatan itu, Ribka menandatangani berkas kelengkapan pembangunan rumah rusun (Rusun) ASN di KIPP Papua Tengah. Penandatanganan dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tengah.
Selain itu, Ribka memimpin rapat internal bersama Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua Tengah. Rapat tersebut membahas dua agenda strategis, yaitu pembangunan universitas negeri di Papua Tengah dan persiapan groundbreaking KIPP Papua Tengah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berencana membangun universitas negeri bertaraf nasional yang setara dengan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Universitas tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2028 dan menjadi pusat pengembangan SDM unggul di wilayah tengah Papua.
Sementara itu, terkait groundbreaking KIPP, Pemprov Papua Tengah berencana mengundang Wakil Presiden RI dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam kegiatan tersebut. KIPP akan menjadi pusat administrasi pemerintahan sebagai syarat berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebagai tindak lanjut, Ribka meminta Pemda setempat memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian PU dan Sekretariat Wakil Presiden, untuk memastikan percepatan groundbreaking KIPP Papua Tengah.
Selain itu, ia mendorong percepatan penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan pembangunan Universitas Negeri Papua Tengah, termasuk pemenuhan aspek kelembagaan dan kesiapan lahan.