WANSUS: Melihat Reformasi Tata Kelola Haji di 2 Tahun Prabowo-Gibran

Jadi selama pemerintahan Pak Prabowo, haji yang pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah belau itu pada 2026, kemarin. Alhamdulillah atas petunjuk perintah beliau, haji 2026 dilaksanakan dengan biaya haji cukup rendah dan efisien. Karena saya selaku ketua Panja Haji mendapatkan amanah dibuatlah biaya haji yang sesuai kemampuan masyarakat Indonesia. Kedua, pelayanan yang terbaik.

Alhamdulillah haji 2026 berjalan lancar, aman, relatif masalah kekurangan di sana bisa teratasi, meskipun masih ada beberapa sana-sini, tapi itu tinggal masalah-masalah kecil yang perlu kita benahi di tahun yang akan datang, baik itu masalah penerbangan, tidak ada masalah, baik itu persoalan-persoalan pemondokan di sana, cukup baik, pelaksanaan di Arafah Mina Muzdalifah (Armuzna) cukup baik, termasuk makanan. Jadi cukup baik dan juga transportasi di sana cukup lancar. Itu kegiatan haji yang dilaksanakan 2026.

Jadi pada saat itu memang terjadi gejolak global, yaitu menyangkut masalah ekonomi tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga sama. Terjadi gejolak ekonomi, tapi relatif bisa teratasi, meskipun ada kenaikan-kenaikan, bisa kita atasi. Para jamaah relatif mendapatkan pelayanan cukup baik.

Makanan dan rasa Indonesia sesuai dengan empat sehat, itu juga terlaksana dengan baik. Pemondokan di Madinah, sebelumnya belum pernah ada jemaah yang mendapatkan fasilitas di bintang lima. Kemarin para jemaah di Madinah di gelombang kedua mendapatkan fasilitas di bintang lima, meskipun tidak semuanya, karena hotel bintang lima pun terbatas.

Tapi paling tidak mereka itu bertempat di hotel-hotel yang dekat dengan Masjid Madinah, dan di sekitar itu dengan hotel yang dibawa bintang lima yaitu bintang empat.

Selanjutnya menyangkut masalah geopolitik di Timur Tengah itu juga mempengaruhi tapi alhamdulillah bisa pulang dengan aman dan selamat.

Pada waktu itu di pertengahan pelaksanaan ibadah haji itu, Iran dan Amerika bergejolak. Terus Selat Hormuz dikuasai Iran. Akhirnya terjadilah biaya avtur naik, tapi alhamdulillah bisa diatasi dengan baik, tidak sampai jamaah terlambat penerbangan tidak, bahkan jamaah tetap pakai jalur-jalur yang resmi biasa dilewati oleh para maskapai.

Jadi memang sudah selayaknya kita itu harus punya kementerian tersendiri, karena kita lihat jemaah kita terbesar di dunia. Jumlah kuota haji 221.000 tidak sedikit, ini angka yang besar.

Pertama, mengalihkan orang dari negara kita sendiri ke negara lain, negara Arab Saudi dengan waktu yang sama, bulan yang sama ini juga tidak gampang. Kedua, kita itu punya jemaah umrah terbesar di dunia. Kurang lebih tercatat 1,6 juta jamaah umrah, yang tidak tercatat ini 1,4 juta, jadi kita punya jemaah umrah dalam 1 tahun itu 3 juta.

Nah, ini kan membutuhkan satu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah dengan kita bisa membangun komunikasi dan berkoordinasi yang tepat, kalau kita mempunyai kementerian tersendiri. Akhirnya, Bapak Presiden membuatlah Menteri Haji dan Umrah dan ini bisa berjalan dengan baik.

Artinya, sebelum kita melaksanakan ibadah haji kita lakukan rapat-rapat, kita persipan masalah haji. Yang selanjutnya kita juga secepat mungkin membuat namanya panitia kerja haji, Panja Haji. Kita juga bisa secepatnya melakukan evaluasi setelah haji.

Koordinasi antara Menteri Haji Arab Saudi dengan Menteri Haji Indonesia itu sama. Kalau dulu kan kita punya hanya Dirjen, Eselon I. Nah, itu, kalau koordinasi dengan Arab Saudi itu mempunyai sifat setara, kalau tidak setaraf dengan setingkat kementerian atau kelembagaan, Arab Saudi tidak berkenan. Ini kan tidak bisa menyentuh kepada kebijakan yang komprehensif.

Kalau saya amati, saya ini orang politik. Kalau saya amati tidak begitu, tidak keputusan politik. Memang kita harus punya kementerian khusus yang menangani masalah haji.

Karena kita punya kegiatan yang berlangsung di hari yang sama, bulan yang sama dengan jumlah jemaah yang besar. Itu kan tidak bisa kita hanya seorang Dirjen atau Eselon I. Nah kita harus punya itu, tidak ada urusan masalah politik.

Jadi, agama yang lain kalau memang ada kegiatan yang sama kita buat kementerian tersendiri kalau memang ada yang melakukan kegiatan ritual sebesar itu.

Jadi kalau Panja Haji sudah selesai. Jadi Panja Haji sudah selesai dan saya sebagai ketua Panja Haji ditunjuk oleh rekan-rekan di Komisi VIII menjadi ketua Panja Haji, sudah saya lakukan.

Ini sebentar lagi, insyaallah dalam dalam minggu ini hasil Panja sudah kami kirim ke Presiden, setelah kita laporkan ke komisi, komisi menyampaikan bersama-sama ditandatangani oleh menteri, ketua komisi, oleh pimpinan Panja, terus dikirim ke Presiden.

Sudah kami kirim kira-kira ya 20 hari yang lalu. Insyaallah dalam minggu ini insyaallah Panja sudah keluar Kepres-nya dan akan menjadi Undang-Undang Haji 2027.

Jadi pelaksanaan haji 2027 sangat istimewa sekali. Saya katakan istimewa, karena dengan tadi saya sampaikan ekonomi sekarang sedang tidak bagus, biaya naik, akomodasi naik, transportasi naik, biaya hidup di sana naik, jadi Pak Prabowo memikirkan masalah itu.

Melihat keterbatasan ekonomi oleh para calon jemaah itu, akhirnya Pak Prabowo mengeluarkan subsidi oleh pemerintah sebesar Rp3.200.000 per jemaah.

Ini artinya pemerintah yang sebelumnya tidak pernah hadir di dalam masalah persoalan perhajian, sekarang pemerintah ikut hadir di dalam perhajian dan bisa mengurangi beban para jamaah.

Jadi total kuota haji kan 221.000. Ya, 8 persen adalah haji khusus yang mereka-mereka orang mampu-mampu itu. Yang kedua yang 92 persen adalah haji reguler.

Nah, di jemaah haji reguler inilah yang bisa menikmati subsidi tersebut, itu kurang lebih ya 203.000 kali Rp3.200.000 kurang lebih Rp650 miliar. Angka itulah kira-kira.