Jakarta, IDN Times - Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, menyoroti rencana perhelatan sidang istimewa yang bakal digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Denny mengingatkan akan ada potensi pelanggaran hukum bila sidang istimewa dihelat pada Rabu, 9 Desember 2026. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) Pasal 46 ayat (2) dan tata tertib MPR Pasal 136. Wakil presiden terpilih bisa berpotensi digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Di dalam Pasal 46 ayat (2) tertulis 'presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna," ungkap Denny seperti dikutip dari akun YouTube-nya, Jumat (20/11/2026).
IDN Times telah meminta izin mengutip isi konten tersebut. Ia menggarisbawahi definisi hari di dalam hukum ada dua, yaitu hari kalender dan hari kerja. Menurutnya, di situlah letak permasalahannya.
"Hari kerja tidak memasukkan hari Sabtu, Minggu dan tanggal-tanggal merah. Karena itu harus dilihat makna hari di dalam mekanisme pemilihan wakil presiden," tutur mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu.
Definisi hari diatur dalam UU MD3 Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 1 angka 22 Tatib MPR. Hari di dalam dua aturan tersebut didefinisikan sebagai hari kerja.
"Maka, jika sidang istimewa dilaksanakan 9 Desember 2026, maka 14 hari sebelum sidang jatuh kapan? Dengan menghilangkan Sabtu Minggu, maka paling lambat dua nama cawapres diusulkan presiden pada 19 November atau Kamis kemarin," tutur Denny.