Warga Sempat Adang Excavator di Pulau Pari, Proyek Kini Dihentikan

27 Jan 2025, 12:53 WIB

Dini Suciatiningrum

Warga Pulau Pari Tolak Pembangunan Dermaga. (instagram.com/perempuan.pulaupari)

Intinya sih...

Lurah Pulau Pari, Muhammad Adriansyah meminta pembangunan di Pulau Gugus Lempeng dihentikan karena merusak alam.
Proyek dermaga dan resort milik swasta dikeluhkan warga karena kerusakan hutan mangrove dan diduga dilakukan tanpa izin.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Lurah Pulau Pari, Muhammad Adriansyah meminta pembangunan merusak alam di Pulau Gugus Lempeng, Kelurahan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu dihentikan.

Adriansyah mengatakan, proyek pembangunan dermaga dan resort milik swasta di Pulau Gugus Lempeng yang berdekatan dengan Pulau Pari dan Pulau Biawak tersebut dikeluhkan warga karena menyebabkan kerusakan hutan mangrove.

"Pada 17 Januari kemarin memang ada alat besar ekskavator, namun hingga kini tidak ada pengerjaan kembali," ujarnya dalam keterangan, Senin (27/1/2025).

1. Perizinan di bawah KKP

Pasukan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL membongkar pagar laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Adriansyah menjelaskan, warga resah karena pembangunan ini diduga tidak ada izin dan dilakukan secara diam-diam.

"Terkait, perizinan dan penghentian proyek itu menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI," ujarnya.

2. Lurah minta warga tenang

Pasukan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI-AL membongkar pagar laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Ia juga meminta warga agar tetap tenang dan menjaga suasana kondusif di Kelurahan Pulau Pari sambil menunggu tindak lanjut dari instansi berwenang.

"Tetap jaga kedamaian serta menyerahkan masalah ini ke pihak berwenang. Saya berharap pihak berwajib juga bisa turun tangan," ujarnya.

3. Proyek masih dipantau

Jembatan Cinta Pulau Tidung Kepulauan Seribu (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu, Nurliati menambahkan, terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) merupakan wewenang dari KKP RI.

"Proyek pembangunan ini masih terus dipantau. Kita juga masih menunggu bukti izin pembangunannya," katanya.