Jakarta, IDN Times - Aksi Women's March Jakarta akan kembali digelar pada Sabtu, 20 Mei 2023. Rencananya, aksi ini akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
“Aksi ini bertujuan untuk menantang struktur kekuasaan patriarki dan menciptakan
ruang bagi suara perempuan untuk didengar dan dihormati dalam ajang kontestasi
politik di Indonesia," ujar Direktur Program dari Lintas Feminis Jakarta, Anindya Restuviani, dalam keterangannya, Rabu (17/5/2023).
Aksi ini akan mengusung tema 'Sudahi Bungkam, Lawan!' Anindya menjelaskan, tema itu adalah semboyan untuk mendorong semua perempuan bersatu menggaungkan perubahan.
"Semangat ini juga ingin kami teruskan kepada kawan-kawan perempuan pembela HAM di negara-negara yang tengah mengalami otoritarianisme, seperti Myanmar dan Thailand. Semangat yang sama seharusnya juga ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam merespons konflik-konflik HAM dan kemanusiaan baik di Indonesia maupun secara global," ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Konsorsium CRM, Riska Carolina, mengatakan bahwa pemerintah harus bisa mengajak masyarakat menghentikan stigma dan diskriminasi pada perempuan. Hal ini berlaku terhadap seluruh ragam identitas.
"Jaminan perlindungan hukum yang komprehensif bagi kelompok rentan sangat
dibutuhkan saat ini mengingat Indonesia darurat toleransi," ujarnya.
Berikut adalah 9 tuntutan yang akan dibawa dalam Women March Jakarta 2023:
1. Meningkatkan keterwakilan politik perempuan dengan membuka dan memudahkan
akses perempuan dan kelompok marginal, rentan, dan minoritas lainnya untuk
berpartisipasi dalam politik
2. Segera mengesahkan seluruh kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan,
diskriminasi, stigma, represi atau dampak buruk program pembangunan terhadap
perempuan
3. Mencabut dan/atau membatalkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan
kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya baik di tingkat lokal maupun nasional
4. Menghentikan praktik-praktik berbahaya (harmful practices) terhadap perempuan, anak
perempuan, dan kelompok minoritas gender dan seksual
5. Mendorong kurikulum pendidikan yang komprehensif, adil gender, dan inklusif. Termasuk melalui jaminan bagi anak perempuan untuk mendapatkan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, karakteristik seks, ras, suku, agama, kepercayaan, status kesehatan (fisik dan psikis),
status sosial, dan lainnya; serta memajukan pendidikan, pemberdayaan dan akses yang
inklusif bagi anak-anak perempuan dengan disabilitas, anak dengan HIV/AIDS, anak
narapidana, dan anak pengguna napza.
6. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk melindungi perempuan, kelompok minoritas,
rentan, dan marginal
7. Memastikan berjalannya perlindungan sosial yang komprehensif, adil gender, dan inklusif
8. Menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu
secara berkeadilan dan berpusat pada pemenuhan hak-hak korban, serta
9. Mendorong pemerintah sebagai chairperson ASEAN 2023 untuk turut aktif dalam
penyelesaian konflik di wilayah ASEAN/Asia Tenggara dan memberikan perlindungan
pada para pencari suaka/pengungsi.