MK Tolak Gugatan Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Partai Politik terkait batasan masa jabatan ketua umum partai politik. Dalam uji materi itu, pemohon meminta agar masa jabatan ketua umum parpol dibatasi maksimal 10 tahun.
Adapun, sidang UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) terhadap UUD 1945 itu digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Senin (31/7/2023).
Dalam amar Putusan Nomor 69/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
"Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan konklusi putusan.
Baca Juga: Hari Ini Mahkamah Konstitusi Umumkan Putusan Gugatan Sistem Pemilu
1. Pemohon I dan II tidak dapat menjelaskan adanya causal verband
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, MK menyebut, Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan Warga Negara Indonesia.
Pemohon II juga tergabung dalam organisasi dan menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) periode 2021- 2023, namun bukan organisasi partai politik. Kedua Pemohon itu baru hanya memiliki keinginan untuk bergabung dalam organisasi partai politik, namun belum ada langkah konkret terkait dengan keinginan tersebut.
Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai, tidak jelas potensi kerugian konstitusional mereka akibat tidak adanya pembatasan masa jabatan ketum parpol.
“Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, terhadap kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitan ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011,” ujar Guntur dalam sidang.
Di samping itu, Guntur melanjutkan, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian.
Sehingga tidak ditemukan adanya keterkaitan atau hubungan secara langsung kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga Negara Indonesia, yang ingin bergabung menjadi anggota salah satu partai politik dengan norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011.
Editor’s picks
Bahkan, sekiranya kualifikasi Pemohon I dan Pemohon Il ditemukan langkah-langkah konkret untuk menjadi anggota partai politik, hal ini belum cukup juga menggambarkan adanya keterpenuhan syarat kualifikasi tersebut.
“Dengan demikian, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo,” lanjut Guntur.
2. Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum
Ilustrasi Sidang (IDN Times/Arief Rahmat)Kemudian, terhadap Pemohon III, setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan dalam menerangkan kualifikasinya, ternyata Mahkamah hanya menemukan bukti berupa fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP. 45/DPPIGOLKARMI/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan).
Selain itu, fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon tidak dapat menunjukkan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan dari partai Golkar. Artinya, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/OPPIGOLKAR/VII/2021 tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon III adalah anggota apalagi pengurus partai Golkar.
Terlebih lagi, nama yang tercantum dalam SK dimaksud berbeda dengan nama yang dicantumkan dalam permohonan a quo dan KTP Pemohon III. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa Pemohon III adalah anggota partai politik apalagi pengurus partai politik. Sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
Baca Juga: Dilantik Jokowi, Guntur Hamzah Sah Jadi Hakim Mahkamah Konstitusi
3. Pemohon IV anggota parpol tapi tak punya hak pilih atau dipilih sebagai ketum
Bendera partai politik peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Sementara itu, Pemohon IV menyatakan sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA Partai NasDem. Namun, Pemohon IV tidak dapat menyertakan bukti sebagai pengurus dari Partai Nasdem.
Di samping itu, Pemohon IV tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik atau anggota yang mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai ketua umum sebagaimana diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan.
Oleh karena itu, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.
Berdasarkan seluruh uraian di atas, para Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.
Berita Terkini Lainnya
