1 Juta Warga Palestina Mau Dipindah Paksa dari Gaza oleh Israel

Pengumuman tersebut telah memicu ketakutan dan kepanikan di kalangan warga Palestina yang sudah kelelahan akibat pengungsian berulang dan krisis kelaparan. Pada saat yang sama, pasukan Israel justru mengintensifkan serangan udara di pinggiran Kota Gaza, terutama di lingkungan Zeitoun dan Shujayea.

Gempuran itu memaksa ribuan keluarga melarikan diri ke arah selatan bahkan sebelum perintah evakuasi resmi dikeluarkan. Namun, banyak warga lainnya yang menolak untuk pergi, dengan alasan trauma atas pengalaman buruk selama mengungsi sebelumnya.

Warga Palestina juga meragukan "zona aman" yang ditetapkan Israel karena serangan udara masih berlanjut di wilayah tersebut. Pada Sabtu (16/8/2025) serangan Israel ke zona aman al-Mawasi telah menewaskan satu keluarga, termasuk seorang bayi, di dalam tenda mereka.

"Kami sudah hancur dan lelah, baik secara fisik maupun psikologis, akibat pengungsian berulang, serta kekurangan makanan dan air. Dan sekarang mereka ingin kami pergi ke selatan, ke tempat tanpa kepastian, tanpa perlindungan atau sarana kehidupan mendasar, bahkan tanpa rasa aman sekalipun," tutuf seorang warga lansia dari lingkungan Shuja’iyya, Akram Shlabia, dilansir The Guardian.

Hamas mengutuk rencana pemindahan tersebut dan menyebutnya sebagai kedok untuk kejahatan yang lebih besar.

"Tindakan ini merupakan gelombang baru genosida dan pemindahan paksa. Ini adalah penipuan terang-terangan yang dimaksudkan untuk menutupi kejahatan brutal yang sedang dipersiapkan oleh pasukan pendudukan untuk dieksekusi," kata Hamas, dilansir Al Jazeera.

PBB memperingatkan bahwa Gaza saat ini menghadapi "bencana kelaparan buatan manusia" (man-made famine) sebagai akibat dari blokade yang terus berlanjut. Saat ini, hanya sekitar 10 persen dari total kebutuhan makanan harian yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut.

Akibat blokade, angka kematian akibat malnutrisi telah mencapai 258 orang, 110 di antaranya adalah anak-anak. Selain itu, lebih dari 40 ribu bayi dilaporkan menderita gizi buruk yang parah.

Sistem kesehatan di Gaza juga berada di ambang kehancuran total, dengan rumah sakit seperti Al-Shifa yang kewalahan menangani pasien di tengah kekurangan obat-obatan. Kantor Media Pemerintah Gaza menuduh Israel menjalankan kebijakan kelaparan sistematis dengan sengaja menghalangi pasokan penting.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membela rencana operasi militer tersebut. Netanyahu mengklaim bahwa dirinya tidak punya pilihan selain terus menyerang Gaza, yang disebutnya sebagai benteng terakhir Hamas.

Pada saat yang sama, pemerintah Israel menghadapi tekanan domestik dari berbagai arah. Keluarga dari 50 sandera yang masih ditahan di Gaza memprotes perluasan operasi militer dan menuntut pemerintah untuk segera mencapai kesepakatan.

"Di seluruh negeri, ratusan inisiatif yang dipimpin warga akan menghentikan kehidupan sehari-hari dan bergabung dalam perjuangan yang paling adil dan bermoral: perjuangan untuk membawa pulang ke-50 sandera," kata kelompok keluarga sandera Israel.