154 Ribu Pegawai Federal AS Terima Buyout dari Pemerintahan Trump

Program buyout pertama kali diluncurkan pada Januari 2025, oleh Elon Musk, yang saat itu menjabat sebagai penasihat senior Presiden Trump. Melalui surat elektronik berjudul “Fork in the Road”, Musk menawarkan skema pengunduran diri sukarela dengan imbalan kompensasi keuangan kepada pegawai dari berbagai instansi, termasuk Departemen Pertanian, Energi, dan Dinas Pendapatan Internal.

“Pengunduran diri massal ini merupakan hasil dari program yang dirancang untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintah,” ungkap seorang sumber anonim, dilansir BBC.

Sepanjang Februari hingga Juni 2025, penawaran buyout serupa diperluas ke lebih banyak instansi federal. Setiap pegawai yang menerima buyout diberi kompensasi berupa gaji selama delapan bulan meskipun telah berhenti bekerja, dan seluruhnya akan dihapus dari daftar pembayaran pemerintah sebelum akhir tahun fiskal.

“Pada kondisi normal, tingkat turnover 6,7 persen bukan hal luar biasa di pemerintahan federal, tapi saat ini jelas bukan situasi normal,” menurut Profesor Don Moynihan dari University of Michigan, dilansir Deccan Herald.

Pemerintah menyatakan langkah ini dapat menghemat hingga 100 miliar dolar AS (Rp1,6 kuadriliun) dana negara.

Setelah periode buyout berakhir pada Juni 2025, puluhan ribu pegawai yang baru direkrut langsung diberhentikan, dan pejabat kabinet mengindikasikan bahwa pengurangan tenaga kerja akan terus berlanjut hingga beberapa bulan berikutnya.

Jumlah pegawai yang menerima buyout tidak termasuk mereka yang diberhentikan secara paksa atau ikut serta dalam program pensiun dini.

“Jika ada pegawai yang tidak berkomitmen, mereka dipersilakan mengambil pilihan buyout yang kami tawarkan sebagai bentuk efisiensi dan penghematan anggaran negara,” ujar salah satu pejabat Gedung Putih, dilansir NBC News.