Mengenal INSP, Kampus Prancis yang Menginspirasi Prabowo Bentuk URI

Jakarta, IDN Times - Nama L’Institut national du service public (INSP) menjadi sorotan pada pekan ini lantaran dijadikan inspirasi bagi Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Universitas Republik Indonesia (URI). Ini merupakan institusi pendidikan baru yang dikenalkan pada Rabu, 22 Juli 2026. Dua pucuk pimpinan URI, Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso dilantik Prabowo di Istana Kepresidenan.
"Beberapa pejabat tinggi dari Prancis juga merupakan lulusan sekolah tersebut (INSP). Nah, ini diharapkan juga seperti itu. Kami akan mendidik, melatih baik karakternya atau pemikirannya," ungkap Gubernur URI Donny Ermawan Taufanto kepada media.
Mengutip situs resminya, INSP dulu dikenal dengan nama ENA (École nationale d'administration) yang didirikan pada 1945 oleh Charles de Gaulle. Tetapi, ENA dibubarkan oleh Presiden Emmanuel Macron pada 2021 dan diganti menjadi INSP setahun sesudahnya.
Fungsi dari ENA atau INSP untuk mendidik calon pemimpin Prancis di masa depan. Macron pun termasuk lulusan ENA tahun 2004. INSP diketahui memiliki kantor pusat di Strasbourg dan cabang di Kota Paris.
1. Misi utama INSP untuk menyiapkan abdi negara calon pemimpin Prancis

INSP merupakan sekolah pascasarjana yang bertugas untuk merekrut dan melatih calon pegawai negeri sipil, mendukung karier, melakukan dan mendanai penelitian serta berkontribusi terhadap negara. Institusi ini bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan awal dan lanjutan kepada eksekutif senior negara berdasarkan pondasi baru.
Harapannya Pemerintah Prancis bisa mendapat profil rekrumen calon pemimpin masa depan yang mencerminkan keberagaman akademis, sosial dan geografis Prancis.
Fokus INSP pada kepemimpinan sektor publik. Kurikulumnya mencakup kebijakan publik, manajemen pemerintahan, hukum, ekonomi, hubungan internasional, negosiasi, komunikasi, hingga praktik lapangan di berbagai institusi pemerintahan.
INSP bekerja sama dengan universitas dan lembaga pemerintahan dari berbagai negara serta menawarkan program internasional bagi pejabat publik dari luar Prancis.
2. PNS di luar Prancis yang ikut INSP bisa memperoleh gelar

Sementara, bagi ASN dari luar Prancis yang ikut INSP bisa mendapat gelar diploma internasional di bidang administrasi publik. ASN dari luar Prancis juga bisa meraih gelar magister untuk jenjang pendidikan S-2. Namun, INSP harus menggandeng kerja sama dengan kampus mitra di Prancis.
Ada dua jenis program bagi ASN dari luar Prancis. Pertama, program pendidikan jangka panjang internasional yang berlangsung selama hampir 14 bulan. Mereka yang lulus akan mendapat gelar diploma internasional di bidang administrasi publik. Gelar magister juga bisa diraih dengan turut mendaftar ke kampus mitra INSP.
Pendidikan pelatihan internasional di INSP juga tersedia dengan durasi 8 bulan. Namun, program ini disiapkan bagi pemimpin level menengah yang sudah berpengalaman. Usai lulus, mereka juga bisa meraih gelar diploma internasional dan magister.
3. INSP dipimpin oleh Jérôme Filippini yang memiliki rekam jejak ASN

INSP diketahui dipimpin oleh Jérôme Filippini. Rekam jejak karier sepanjang hidup dimulai menjadi ASN. Ia memulai karier di Mahkamah Audit Prancis pada 1996.
Filippini pernah menjabat sebagai subprefek yang dikaitkan dengan urusan keamanan serta koordinasi ke kepolisian atau militer saat terjadi krisis. Namun, prefek adalah pejabat sipil yang mewakili pemerintah pusat bukan tentara. Filippini dipercaya menjadi Direktur INSP sejak Januari 2026.
Sementara, di Indonesia, URI dipimpin oleh Gubernur yang memiliki latar belakang militer. Donny Ermawan Taufanto masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Selain itu, ia juga mantan perwira tinggi di TNI Angkatan Udara (AU).
4. Peserta yang ikut pelatihan di INSP dikenalkan materi militer

ASN yang diikutkan di INSP turut mendapat materi singkat mengenai militer. Selama beberapa pekan, peserta akan belajar dengan Angkatan Bersenjata Prancis untuk memahami kedaulatan nasional dan operasi di lapangan. Tetapi, itu hanya berjalan di dalam satu modul.
Sementara, URI dikhawatirkan publik akan kental memasukan militeristik ke dalam kurikulumnya. Apalagi Gubernur URI memiliki rekam jejak panjang di dunia militer.


















