16 Kepala Daerah Hasil Pilkada Kena OTT KPK, Efektifkah Retreat?
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan keprihatinannya melihat banyak kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). Per artikel ini dimuat, sudah ada 16 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang ditangkap lewat penyelidikan tertutup KPK.
Jenderal Polisi Purnawirawan itu menyinggung sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola serta sistem pengawasan dan transparansi keuangan pemerintah daerah untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Salah satunya retret kepala daerah.
"Ya, saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, pembinaan-pembinaan telah dilakukan, pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," kata Tito saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
1. OTT merupakan salah satu cara KPK bantu Prabowo berantas korupsi
KPK melalui Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan bahwa OTT yang dilakukan merupakan salah satu upaya lembaga antirasuah membantu Presiden Prabowo Subianto memberantas korupsi di tanah air. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari retreat kepala daerah.
"Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat KPK untuk membantu tugas-tugas Presiden dalam rangka bersih-bersih kepala daerah yang tidak sebagaimana tujuan retret itu sendiri," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Sepanjang lebih dari 25 tahun berdiri, sudah ratusan tangkap tangan dilakukan KPK. Seharusnya, kata Achmad taufik, kepala daerah bisa belajar dari rangkaian OTT tersebut dan berhenti korupsi.
"Mestinya menjadi pembelajaran dan cukup dihentikan praktik-praktik yang memang tujuannya untuk memperkaya dan menggerogoti keuangan daerah di daerah masing-masing begitu ya," katanya.
2. Retreat kepala daerah dinilai tidak efektif
Pakar Hukum Pidana Aan Eko Widiarto menilai banyaknya kepala daerah yang kena OTT KPK merupakan salah satu bukti retret kepala daerah tidak efektif. Apalagi, kata Aan, tangkap tangan sifatnya kasat mata.
"Menurut saya retret itu tidak efektif ya. Karena dari para peserta retret kepala daerah itu kan, ya ini 16 ini kan juga sudah sangat banyak ya untuk apa, apalagi sifatnya adalah OTT ya jadi kan sudah kasat," ujarnya kepada IDN Times.
Dosen Universitas Brawijaya itu menilai pemerintah perlu mengevaluasi sejumlah kegiatan yang sifatnya seremonial, termasuk pelatihan yang tidak relevan seperti retret. Menurutnya, hal itu terkesan menghamburkan uang.
"Ini yang perlu dievaluasi ke depan ya agar hal-hal yang sifatnya justru seremonial, kemudian apa namanya pelatihan-pelatihan yang tidak relevan, lebih ke ketentaraan sebenarnya kan untuk pelatihan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan kan tidak begitu gitu. Sehingga berbeda arah akhirnya ya hanya terkesan menghamburkan uang saja," katanya.
3. Korupsi di daerah merupakan masalah sistemik
Sementara itu, mantan penyidik KPK Praswad Nugraha menilai mengaitkan efektivitas retreat dengan keberhasilan atau kegagalan dalam mencegah korupsi kurang tepat. Sebab, tujuan utama kegiatan itu adalah menyamakan visi dan arah pemerintahan ke depan.
"Perlu dipahami bahwa kegiatan retreat tersebut pada dasarnya tidak dirancang sebagai instrumen pencegahan korupsi. Tujuan utama kegiatan tersebut adalah menyamakan visi dan arah kerja pemerintahan ke depan. Oleh karena itu, mengaitkan efektivitas retreat dengan keberhasilan atau kegagalan dalam mencegah korupsi kami anggap kurang tepat," ujarnya kepada IDN Times.
Praswad mengatakan, korupsi di daerah merupakan persoalan sistemik. Sejumlah upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan KPK pun dinilai belum berhasil.
"Selama ini berbagai upaya, seperti sosialisasi maupun kampanye antikorupsi, telah berulang kali KPK lakukan. Namun, upaya tersebut sayangnya belum berhasil menyentuh akar persoalan sehingga belum mampu mencegah praktik korupsi dengan efektif," ujarnya.
4. Pemerintah perlu membenahi aspek yang lebih fundamental
Praswad menilai, pemerintah perlu membenahi aspek yang lebih fundamental apabila ingin memperkuat pencegahan korupsi. Salah satunya dengan menyelesaikan persoalan dana non-budgeter politik yang selama ini menjadi salah satu faktor pendorong praktik korupsi di daerah.
"Persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena kerap berkaitan dengan berbagai kepentingan dan permintaan dari sejumlah pihak, termasuk penegak hukum, auditor, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Selama persoalan mendasar tersebut belum dibenahi, ruang terjadinya korupsi akan tetap terbuka meskipun berbagai program pembekalan terus dilakukan," ujarnya.
"Dengan demikian, efektivitas pencegahan korupsi tidak dapat diukur dari keberadaan kegiatan retreat semata, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu melakukan pembenahan sistem yang menutup ruang terjadinya korupsi dan menindak tegas para koruptor tanpa pandang bulu," lanjutnya.
5. Sebanyak 16 dari 28 OTT KPK menjerat kepala daerah
Berdasarkan catatan IDN Times, KPK telah 28 kali melakukan OTT sepanjang 2025 hingga 24 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 16 di antaranya merupakan kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Berikut daftar lengkap kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring OTT KPK hingga 24 Juli 2026:
2025
1. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (Agustus 2025)
2. Gubernur Riau Abdul Wahid (November 2025)
3. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (November 2025)
4. Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya (Desember 2025)
5. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (Desember 2025)
2026
1. Wali Kota Madiun Maidi (Januari 2026)
2. Bupati Pati Sudewo (Januari 2026)
3. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (Maret 2026)
4. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fiqri (Maret 2026)
5. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (Maret 2026)
6. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (April 2026).
7. Bupati Muara Enim Edison (Juni 2026)
8. Bupati Kuansing Suhardiman Amby (Juni 2026)
9. Bupati Langkat Syah Afandin (Juli 2026)
10. Bupati Sukoharjo Etik Suryani (Juli (2026).
11. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (Juli 2026)
