18 Orang Tewas, AS Janji Jatuhkan Sanksi Tambahan pada Myanmar
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan sanksi tambahan menanggapi kerusuhan antara demonstran penolak kudeta dengan aparat, yang menyebabkan 18 orang meninggal dunia pada Minggu, 28 Februari 2021.
Demonstrasi berdarah terjadi pada hari terakhir Februari. Atas dalih stabilitas domestik, polisi yang dibantu militer menembakkan peluru tajam untuk membubarkan massa. Demonstran menuntut Junta Militer yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mundur dari kursi kekuasaan yang diperoleh dengan cara inkonstitusional, kemudian membebaskan ratusan tahanan politik, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.
"Kami akan terus berkoordinasi erat dengan sekutu dan mitra di kawasan Indo-Pasifik dan di seluruh dunia, untuk meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan," kata penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan, dalam sebuah keterangan pers, dikutip dari Channel News Asia pada Senin (1/3/2021).
1. AS bersama rakyat Burma
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai “kekerasan menjijikan” yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap demonstran. Dia memastikan Washington akan terus mendukung orang-orang yang menjunjung nilai-nilai demokrasi.
"Kami berdiri teguh bersama orang-orang pemberani di Burma dan mendorong semua negara untuk berbicara dengan satu suara untuk mendukung keinginan mereka," kata Blinken melalui akun Twitter-nya, Minggu, 28 Februari 2021.
Dia menambahkan, “AS akan terus mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab."