Jakarta, IDN Times - Sedikitnya 30 orang tewas dalam serangan drone yang terjadi di sebuah pasar terbuka di selatan ibu kota Sudan, Khartoum, pada Minggu (10/9/2023). Para aktivis dan pekerja medis mengatakan sekitar 30 lainnya terluka akibat insiden tersebut.
Kelompok aktivis, yang dikenal sebagai Komite Perlawanan, mengunggah rekaman di media sosial yang menunjukkan mayat-mayat terbungkus kain putih di halaman Rumah Sakit Universitas Bashair, dikutip Associated Press.
Belum diketahui pihak mana yang bertanggung jawab atas serangan pada Minggu itu. Adapun penembakan dan serangan udara tanpa pandang bulu antara kedua faksi yang berseteru, militer dan kelompok paramiliter, merupakan hal yang biasa terjadi dalam perang di Sudan.
Negara di Afrika Utara itu telah diguncang kekerasan sejak pertengahan April, ketika ketegangan antara militer negara tersebut, yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), yang dipimpin Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, pecah menjadi pertempuran terbuka.
Bentrokan kemudian menyebar ke beberapa wilayah di negara itu. Di wilayah Khartoum yang lebih luas, termasuk kota Khartoum, Omdurman dan Bahri, pasukan RSF telah menyita rumah-rumah warga sipil dan mengubahnya menjadi pangkalan operasional. Militer kemudian meresponsnya dengan mengebom daerah pemukiman tersebut.
Kelompok hak asasi manusia dan PBB mengatakan konflik juga telah berubah menjadi kekerasan etnis di wilayah Darfur barat, di mana RSF dan sekutunya milisi Arab menyerang kelompok etnis Afrika.
Menurut data PBB pada bulan Agustus, konflik Sudan telah menewaskan lebih dari 4.000 orang, namun para dokter dan aktivis memperkirakan bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi.
Laporan dari badan pengungsi PBB (UNHCR) menyebutkan bahwa jumlah pengungsi di dalam negeri meningkat hampir dua kali lipat sejak pertengahan April hingga mencapai 7,1 juta orang. Sementara itu, 1,1 juta lainnya telah mengungsi ke negara-negara tetangga, dengan lebih dari 750 ribu di antaranya ke Mesir atau Chad.
Sekitar 24,7 juta warga Sudan, atau setengah dari populasi negara itu, juga disebut membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan.
Sejauh ini, upaya internasional untuk menengahi konflik tersebut gagal. Sementara itu, krisis makanan, air, obat-obatan dan bahan bakar semakin memburuk akibat terganggunya jalur perdagangan, yang kemudian juga mendorong kenaikan harga.
UNHCR pada Selasa (5/9/2023) meminta dana sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp15 triliun) untuk bantuan kepada lebih dari 1,8 juta orang yang diperkirakan akan tiba di lima negara tetangga Sudan pada akhir tahun 2023.
“Krisis ini telah memicu kebutuhan mendesak akan bantuan kemanusiaan, karena mereka yang tiba di daerah perbatasan terpencil mendapati diri mereka berada dalam keadaan putus asa karena layanan yang tidak memadai, infrastruktur yang buruk, dan terbatasnya akses,” kata Mamadou Dian Balde, direktur biro regional UNHCR untuk wilayah timur dan Tanduk Afrika, dikutip The Guardian.
“Mitra-mitra yang aktif dalam respons ini melakukan segala upaya untuk mendukung mereka yang datang dan tuan rumah mereka, namun tanpa sumber daya donor yang cukup, upaya-upaya ini akan sangat terbatas.”