Kosovo Gaspol Ambil Alih Properti di Wilayah yang Dominan Warga Serbia
Pengesahan UU pengambilalihan ini panaskan situasi di Kosovo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Kosovo meresmikan undang-undang untuk mengekspropriasi atau mengambil alih properti di wilayah yang didominasi warga etnis Serbia. Padahal warga setempat menolak keras kebijakan ekspropriasi dari Pristina.
Pekan ini, Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti menyebut bahwa pembentukan Komunitas Munisipal Serbia (CMS) tidak diperlukan. Padahal, pendirian CMS masuk dalam proposal yang diajukan Uni Eropa (UE) dan jalan pembuka pintu perdamaian dengan Serbia.
Baca Juga: Parlemen Serbia Ribut di Tengah Rapat Gegara Kosovo, Hampir Adu Jotos!
Baca Juga: Kosovo: Pendirian Komunitas Serbia Akan Mendirikan Negara dalam Negara
1. Terdapat dua undang-undang soal proyek dan ekspropriasi di Kosovo Utara
Keputusan pemerintah Kosovo ini diumumkan dalam sidang parlemen. Pada pertemuan itu, Pristina menyebutkan dua undang-undang terkait dengan pembangunan dan ekspropriasi properti di wilayah Kosovo Utara yang didominasi warga Serbia.
Pertama, kebijakan ini berisikan otorisasi kepada Kementerian Lingkungan, Perencanaan Spasial, dan Infrastruktur utnuk melangsungkan proyek potensial dan realisasi proyek untuk kepentingan publik di Dren, Lesak, Leposavic, dilansir Balkan Insight.
Sedangkan, kebijakan kedua adalah pengambilan paksa atau ekspropriasi properti milik warga oleh pemerintah demi mendukung pembangunan infrastruktur dan kepentingan publik. Kebijakan ekspropriasi ini berlaku di wilayah Leposavic dan Zubin Potok.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.